Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
Non-Peraturan
                                         
Statistik Pengunjung
Online : 4 Users
Hari Ini :
Kemarin:
Bulan Ini:
Tahun Ini :
Total Visitor:
Total Hits: 1138998 Hits
23 Mei 2017
..:: Selamat Datang Di Website JDIH Kementerian ESDM RI ::..
Berita Hukum
“Biro Hukum Kementerian ESDM Raih Penghargaan Pengelola JDIH Terbaik”
Rabu, 04 Februari 2015

BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pusat JDIHN telah menyelenggarakan pertemuan berkala anggota JDIH Tahun 2014. Pertemuan dilaksanakan di Makasaar pada tanggal 6-8 Mei 2014 yang diikuti oleh seluruh Anggota JDIHN Biro Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam pertemuan tersebut mengambil tema "Melalui Pertemuan Berkala Anggota JDIHN, Kita Tingkatkan Kerjasama untuk Mempercepat Terwujudnya Informasi Hukum yang Terintegrasi Secara Nasional". Pertemuan tersebut bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kerjasama antara pusat JDIHN dengan Anggota JDIHN dalam rangka mewujudkan layanan informasi hukum yang terintegrasi.

Pada pertemuan tersebut, BPHN meluncurkan dan memperkenalkan logo JDIH, sekaligus pula memberikan penghargaan kepada 7 (tujuh) Biro Hukum Kementerian/Lembaga dan Sekretariat Daerah Provinsi guna mendorong peningkatan kinerja Anggota JDIHN. Penghargaan diberikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Bapak Wicipto Setiadi, S.H., M.H. kepada tujuh pengelola JDIH terbaik dari 760 anggota JDIH Nasional. Ketujuh pengelola JDIH terbaik tersebut antara lain :

  1. Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI.
  2. Biro Hukum Kementerian Keuangan RI.
  3. “Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI”.
  4. Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
  5. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
  6. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
  7. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

 


 

Dalam sambutannya di depan kurang lebih 620 orang peserta yang mewakili lembaga negara, kementerian, dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, Kepala BPHN menyatakan bahwa penghargaan diberikan kepada anggota JDIH Nasional yang telah secara sungguh-sungguh mengelola dan mengembangkan dokumentasi yang dikeluarkan instansinya. Penghargaan diberikan kepada anggota JDIH Nasional yang telah memenuhi kriteria dengan memperhatikan kebijakan nasional yang tersurat dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Beberapa kriteria tersebut antara lain telah melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya, telah membangun website JDIH di instansinya dan telah melaksanakan aspek-aspek JDIHN di lingkungannya.