Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
11 Desember 2017
..:: Selamat Datang Di Website JDIH Kementerian ESDM RI ::..
Profil

Kebijakan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai banyak keterkaitan tidak saja hanya untuk sektor energi dan sumber daya mineral tapi terkait dengan sektor lainnya. Oleh Karena itu pembangunan hukum khususnya di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi seluruh aspek mulai dari perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan sampai dengan penegakan hukum (law enforcement), untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perangkat pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, penegakan supremasi hukum serta peningkatan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan juga sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

  1. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum sektor ESDM;
  2. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
  3. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian ESDM;
  4. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian ESDM;
  5. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian ESDM; dan
  6. Penyampaian laporan setiap 1 tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan pengembangan dan pembangunan hukum di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan informasi hukum bagi masyarakat serta memberikan masukan berupa informasi hukum bagi Pimpinan dalam rangka pengambilan  keputusan dan kebijakan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan oleh Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Mineral dan Batubara Biro Hukum. Hal tersebut berdasarkan Permen ESDM No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permen ESDM No. 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH). Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Mineral dan Batubara berada di Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.