Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PNBP - BERASAL - KEGIATAN - PANAS BUMI - DIRJEN EBTKE - TATA CARA - PENGENAAN - PEMUNGUTAN - PENYETORAN
2015
PERMEN ESDM NO. 14 TAHUN 2015, LL KESDM BN RI 2015 (563) : 17 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI KEGIATAN PANAS BUMI PADA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

ABSTRAK :
  • Dalam rangka optimalisasi dan tertib pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan pengusahaan panas bumi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian ESDM, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Kegiatan Panas Bumi Pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 20 Th 1997; UU No. 21 Th 2014; PP No. 8 Th 2006; PP No. 59 Th 2007 jo PP No. 70 Th 2010; PP No. 60 Th 2008; PP No. 29 Th 2012; PP No. 9 Th 2012; Keppres No. 121/P Th 2014; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jis Permen ESDM No. 30 Th 2014.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Jenis PNBP yang berasal dari kegiatan panas bumi terdiri atas :

    • Iuran Tetap yang terdiri atas : a. Iuran Tetap eksplorasi panas bumi; dan b. Iuran Tetap operasi produksi panas bumi
    • Iuran Produksi;
    •  jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah panas bumi; dan
    • harga data Wilayah Kerja Panas Bumi.

    PNBP yang berasal dari kegiatan tersebut di atas dihitung sesuai dengan ketentuan dalam PP yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM.

     

    Pemegang Izin Panas Bumi wajib melakukan penyetoran Iuran Tetap eksplorasi panas bumi dan Iuran Tetap operasi produksi panas bumi yang terutang secara langsung secepatnya ke Kas Negara sesuai dengan mekanisme penyetoran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Dalam hal kegiatan eksplorasi telah berakhir dan meningkat ke kegiatan operasi produksi pada tahun berjalan maka pemegang Izin Panas Bumi dikenakan kewajiban penyetoran Iuran Tetap operasi produksi panas bumi. Apabila pemegang Izin Panas Bumi membayar kewajiban PNBP terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Pejabat Pemungut PNBP wajib menerbitkan surat tagihan atas keterlambatan pembayaran PNBP tersebut.

    Pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib melakukan penyetoran Iuran Produksi yang terutang secara langsung secepatnya ke Kas Negara sesuai dengan mekanisme penyetoran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

    Badan usaha atau perseorangan yang akan mencetak peta informasi wilayah panas bumi harus melakukan pembayaran jasa pelayanan kepada Pejabat Pemungut PNBP untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara melalui bendahara penerimaan Direktorat Jenderal EBTKE. Dalam hal jatuh tempo tanggal penyetoran ke Kas Negara pada hari libur atau hari libur nasional maka penyetoran ke Kas Negara dilaksanakan 1 hari sesudah hari libur atau hari libur nasional.

    Pemegang Izin Panas Bumi dan Pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang telah melakukan penyetoran Iuran Tetap dan Iuran Produksi terutang, paling lambat 5 hari kerja setelah melakukan penyetoran wajib menyampaikan bukti-bukti sebagaimana tertuang dalam Pasal 15. Bendahara penerimaan Direktorat Jenderal EBTKE wajib melaporkan realisasi PNBP jasa pelayanan pencetakan peta setiap bulan kepada Dirjen c.q. Sekretaris Dirjen EBTKE.

    Direktorat Jenderal c.q Sekretariat Jenderal EBTKE dan Direktorat Panas Bumi bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM c.q. Biro Keuangan melakukan rekonsiliasi realisasi PNBP setiap bulan berdasarkan bukti penyetoran dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal EBTKEuntuk diproses ke dalam Sistem Akuntansi Instansi. Direktorat Jenderal c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal menyampaikan laporan realisasi PNBP kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM c.q. Kepala Biro Keuangan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

    Pejabat verifikasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Panas Bumi melakukan penelitian dan penelaahan atas bukti penyetoran Iuran Tetap dan Iuran Produksi. Hasil penelitian dan penelaahan dapat berupa keterlambatan pembayaran, kekurangan pembayaran, dan/atau kelebihan pembayaran yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan penelaahan terdapat keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Produksi terutang, wajib dilunasi oleh pemegang Izin Panas Bumi atau pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai wajib bayar dengan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh terhitung sejak Iuran Tetap dan Iuran Produksi yang terutang. Apabila Izin Panas Bumi telah habis masa berlakunya, dikembalikan, dibatalkan, atau dicabut oleh Menteri ESDM, maka keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran kewajiban PNBP terutang tetap wajib dilunasi oleh wajib bayar.

    Terhadap Pemegang Izin Panas Bumi dan Pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai wajib bayar, dapat dilakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP terutang oleh instansi pemeriksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pimpinan instansi pemeriksa kepada pimpinan Kementerian yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Produksi terutang, surat tagihan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Produksi terutang, wajib dilunasi oleh pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai wajib bayar dengan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh untuk waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak PNBP yang terutang.

    Terhadap pemegang IUP Panas Bumi yang terbit sebelum berlakunya PP No. 9 Tahun 2012 dan akan diubah menjadi Izin Panas Bumi, wajib :

    • membayar Iuran Tetap yang dihitung sejak berlakunya PP No. 9 Tahun 2012 dan wajib dibayar paling lambat 1 bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tahun 2015 dan untuk kewajiban tahun berikutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
    • membayar Iuran Produksi yang dihitung sejak commercial operation date (COD) unit pertama dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

    Terhadap pemegang Izin Panas Bumi yang terbit setelah berlakunya PP No. 9 Tahun 2012 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini wajib :

     

    • membayar Iuran Tetap yang dihitung sejak diterbitkannya Izin Panas Bumi dan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. paling lambat 1 bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyetor kewajiban tahun pertama sejak diterbitkannya Izin Panas Bumi sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan b. untuk kewajiban penyetoran tahun berikutnya dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disetorkan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berjalan.
    • membayar Iuran Produksi dihitung sejak commercial operation date (COD) unit pertama dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

    Apabila pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Produksi melampaui jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Sanksi berupa denda dikenakan untuk paling lama 24 bulan.

CATATAN :
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 15 April 2015.
  • Diundangkan di Jakarta, 16 April 2015.