Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PERPRES - PROGRAM - PENYUSUNAN - TAHUN 2015
2015
KEPPRES RI NO. 10 TAHUN 2015, LL RI 2015 : 30 HLM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tentang PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2015

ABSTRAK :
  • Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Taghun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Pasal 4 ayat (1) UUD Th 1945; UU No. 12 Th 2011; Perpres No. 87 Th 2014.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Menetapkan 92 Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana terlampir sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015. Program tersebut ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun. Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Peraturan Presiden setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan HAM yang kemudian dilakukan verifikasi oleh Menteri untuk dilaporkan kepada Presiden. Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Presiden di luar Program Penyusunan Peraturan Presiden berdasarkan :

    a.   kebutuhan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, hal ini berkaitan dengan :

    • keadaan tertentu yang mendesak untuk dibentuknya Peraturan Presiden;
    • kebutuhan Peraturan Presiden tertentu yang selalu dibentuk setiap tahun;
    • pengajuan Perturan Presiden yang didasarkan pada fleksibilitas pembentukannya, antara lain pengaturan mengenai gaji dan tunjangan.

    b.   Putusan Mahkamah Agung.

    Pengajuan Rancangan Peraturan Pemerintah diluar Program tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM dilakukan setelah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden.

     

    Rancangan Peraturan Presiden yang diprakarsai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran antara lain :

    • RPerpres tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi;
    • RPerpres tentang Tata Kelola Gas Bumi;
    • RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitasi Lainnya abgi Anggota Dewan Energi Nasional;
    • RPerpres tentang Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga;
    • RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk Nelayan;
    • RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan.

CATATAN :
  • Keppres ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 29 April 2015.