Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PPN - PERLAKUAN - BBM - PENYERAHAN - KAPAL - ANGKUTAN LAUT - LUAR NEGERI
2015
PP RI NO. 15 TAHUN 2015, LL LN RI 2015 (52); LL TLN RI 2013 (5676) : 7 HLM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Tentang PEMBERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKATAN LAUT LUAR NEGERI

ABSTRAK :
  • Bahwa untuk memberikan kemudahan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan bahan bakar minyak untuk kapal sangkutan laut luar negeri, sesuai dengan kelaziman internasional, perlu diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Pasal 5 ayat (2) UUD Th 1945; UU No. 8 Th 1983 jis UU No. 42 Th 2009.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Atas penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut. Bahan bakar minyak tersebut adalah bahan bakar minyak jenis Marine Fuel Oil (MFO) 380 dan Marine Gas Oil (MGO) sesuai dengan spesifikasi ISO 8217 dan/atau spesifkasi sebagaimana ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan usrusan pemerintah di bidang kegiatan minyak dan gas bumi.

     

    Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dapat diberikan sepanjang Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal angkutan Laut Luar Negeri memiliki fasilitas pengolahan dan penyimpanan bahan bakar minyak di dalam negeri bagi produk bahan bakar minyak.

     

    Dalam hal bahan bakar minyak digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan, Pajak Pertambahan Nilai terutang yang tidak dipungut wajib bayar kembali dalam jangka waktu 1 bulan sejak bahan bakar minyak tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan.

     

    Ketentuan mengenai tata cara pemungutan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

CATATAN :
  • PP ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 12 Maret 2015.
  • Diundangkan di Jakarta, 12 Maret 2015.