Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
LAHAN GAMBUT - HUTAN ALAM PRIMER - TATA KELOLA - PENYEMPURNAAN - IZIN BARU - PEMBERIAN - PENUNDAAN
2015
INPRES RI NO. 8 TAHUN 2015, LL RI 2015 : 5 HLM
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tentang PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT

ABSTRAK :
  • Dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung dalam rangka upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, perlu menetapkan Instruksi Presiden tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    -


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Instruksi Presiden kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sekeretaris Kabinet, Kepala Badan Informasi Geospasial, Para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota untuk melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindng, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

     

    Penundaan pemberian izin baru berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualiaan diberikan kepada:

    • Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Minteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    • Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan utuk padi dan tebu;
    • Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; dan
    • Restorasi ekosistem.

     

    Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada areal penggunaan lain yang merupakan hasil pembaharuan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perpanjangan penundaan pemberian izin baru, rekomendasi, pemberian izin lokasi dilakukan selama 2 tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan. Pelaksaan Instruksi Presiden ini dilaporkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

CATATAN :
  • Inpres ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
  • Dikeluarkan di Jakarta, 13 Mei 2015