Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PPh - FASILITAS - PEMANFAATAN - PERSYARATAN - KRITERIA - PENANAMAN MODAL - BIDANG - USAHA TERTENTU - DAERAH TERTENTU - SEKTOR ESDM
2015
PERMEN ESDM NO. 16 TAHUN 2015, LL KESDM BN RI 2015 (728) : 12 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ABSTRAK :
  • Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, perlu mengatur lebih lanjut mengenai kriteria dan/atau persyaratan bagi wajib pajak di sektor energi dan sumber daya mineral yang dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu Pada Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 7 Th 1983 jis UU No. 36 Th 2008; UU No. 22 Th 2001; UU No. 25 Th 2007; UU No. 30 Th 2007; UU No. 4 Th 2009; UU No. 30 Th 2009; UU No. 21 Th 2014; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 94 Th 2010; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 18 Th 2015; Keppres No. 121/P Th 2014; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jis Permen ESDM No. 30 Th 2014.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan adalah Wajib Pajak yang bidang usaha dan/atau daerahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

    • memiliki nilai investasi tinggi atau untuk ekspor;
    • memiliki penyerapan tenaga kerja tinggi; atau
    • memiliki kandungan lokal yang tinggi.

     

    Untuk Wajib Pajak tertentu, selain telah memenuhi kriteria harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

     

    Pemberian fasilitas pajak penghasilan diperhitungkan sejak dimulainya penetapan produksi untuk masing-masing bidang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, atau energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

     

    Dalam rangka kepentingan nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu di sektor energi dan sumber daya mineral, atas kesepakatan trilateral meeting,  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat mengusulkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

     

CATATAN :
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 13 Mei 2015.
  • Diundangkan di Jakarta, 25 Mei 2015.