Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
DANA - PERKEBUNAN - PENGHIMPUNAN
2015
PP RI NO. 24 TAHUN 2015, LL LN RI 2015 (104); LL TLN RI 2015 (5697) : 19 HLM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Tentang PENGHIMPUNAN DANA PERKEBUNAN

ABSTRAK :
  • Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghimpunan Dana Perkebunan


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Pasal 5 ayat (2) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2014.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Penyelenggaraan Penghimpunan Dana bertujuan untuk:

    • menyediakan Dana bagi pengembangan Usaha Perkebunan yang berkelanjutan;
    • meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Perkebunan;
    • mendorong pengembangan industri hilir Perkebunan;
    • meningkatkan optimasi penggunaan basil Perkebunan untuk bahan baku industri, energi terbarukan, dan ekspor;
    • meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan Usaha Perkebunan dengan mengoptimalkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas Perkebunan dunia; dan
    • mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan Pekebun/Perkebunan rakyat dari dampak negatif gejolak harga komoditas dunia.

     

    Komoditas Perkebunan strategis adalah:

    • kelapa sawit;
    • kelapa;
    • karet;
    • kopi;
    • kakao;
    • tebu; dan
    • tembakau.

     

    Penghimpunan Dana bersumber dari:

    • Pelaku Usaha Perkebunan;
    • dana lembaga pembiayaan;
    • dana masyarakat; dan/atau
    • dana lain yang sah.

     

    Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:

    • pengembangan sumber daya manusia Perkebunan: dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan berdaya saing; dan meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan. Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan pendampingan dan fasilitasi.
    • penelitian dan pengembangan Perkebunan: dilakukan untuk peningkatan pengetahuan tentang pemuliaan, budidaya, pascapanen dan pengolahan basil, industri, pasar, rantai nilai produk basil Perkebunan dari hulu ke hilir, dan potensi pengembangan usaha.
    • promosi Perkebunan: dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap signifikansi Perkebunan sebagai produk yang mempunyai nilai strategis.
    • peremajaan Perkebunan: ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan maupun menjaga luasan lahan Perkebunan agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
    • sarana dan prasarana Perkebunan: dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil Perkebunan. Sarana dan prasarana Perkebunan terdiri atas: benih, pupuk, pestisida, alat pascapanen dan pengolahan hasil, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar, verifikasi atau penelusuran teknis.

     

    Penggunaan Dana untuk kepentingan termasuk dalam rangka:

    • pengembangan Perkebunan; dan
    • pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (biofuel), dan hilirisasi industri Perkebunan

     

    Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana. Badan Pengelola Dana bertugas:

    • melakukan perencanaan dan penganggaran;
    • melakukan penghimpunan Dana;
    • melakukan pengelolaan Dana;
    • melakukan penyaluran penggunaan Dana;
    • melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
    • melakukan pengawasan.

     

    Badan Pengelola Dana terdiri atas:

    • Dewan Pengawas, bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas Pejabat pengelola; menyampaikan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan Dana oleh Pejabat pengelola kepada Komite Pengarah; dan melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite Pengarah. Dewan Pengawas terdiri dari ketua dan anggota.
    • Pejabat Pengelola, bertugas melakukan operasional terhadap: perencanaan dan penganggaran, penghimpunan Dana, pengelolaan Dana, penyaluran penggunaan Dana, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

     

    Dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana dibentuk Komite Pengarah. Komite Pengarah bertugas: menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan Dana termasuk kebijakan alokasi aset yang berdasarkan pendekatan portofolio, melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan.

     

    Dalam hal Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan dan/atau turunannya; pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan; dan/atau eksportir atas komoditas Perkebunan dan/atau turunannya; melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat melakukan ekspor berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengelola Dana. Selain pengenaan sanksi administratif pelanggaran terhadap kekurangan pembayaran pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis dapat dikenakan juga sanksi denda oleh Badan Pengelola Dana.

CATATAN :
  • PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 18 Mei 2015.
  • Diundangkan di Jakarta, 25 Mei 2015.