Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
KELAPA SAWIT - PERKEBUNAN - DANA - PENGGUNAAN - PENGHIMPUNAN
2015
PERPRES RI NO. 61 TAHUN 2015, LL LN RI 2015 (105) : 22 HLM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tentang PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

ABSTRAK :
  • Bahwa untuk menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, diperlukan strategi nasional yang ditunjang oleh pengelolaan dana untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 24, dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Pasal 4 ayat (1) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2014; PP No. 24 Th 2015.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Penghimpunan Dana ditujukan untuk mendorong pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan. Penghimpunan Dana bersumber dari:

    • pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; meliputi: pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunannya; dan iuran. Iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Pengelola Dana dengan Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit untuk memupuk Dana bagi pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan. Iuran hanya dikenakan kepada perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan tidak dikenakan kepada Pekebun Kelapa Sawit.
    • dana lembaga pembiayaan; berupa pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • dana masyarakat; berupa dana yang berasal dari perseorangan, asosiasi, dan/atau lembaga masyarakat yang tidak mengikat. Dana yang bersumber dari Dana masyarakat dibayarkan kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana, dalam bentuk tunai atau dalam bentuk transaksi keuangan perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • dana lain yang sah; berupa hasil pengelolaan dana, hibah, denda dan/atau bantuan yang tidak mengikat dari pihak lainnya.

     

    Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:

     

    • pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit; dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan berdaya saing; dan meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan. Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan melalui: penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan pendampingan dan fasilitasi.
    • penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit; untuk peningkatan pengetahuan tentang pemuliaan, budidaya, pascapanen dan pengolahan hasil, industri, pasar, rantai nilai produk hasil Perkebunan dari hulu ke hilir, dan potensi pengembangan usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
    • promosi Perkebunan Kelapa Sawit; dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap signifikansi Perkebunan Kelapa Sawit sebagai produk yang mempunyai nilai strategis.
    • peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit; ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
    • sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit; dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil Perkebunan Kelapa Sawit. Sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit terdiri atas: benih; pupuk; pestisida; alat pascapanen dan pengolahan hasil; jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan; alat transportasi; mesin pertanian; pembentukan infrastruktur pasar; dan verifikasi atau penelusuran teknis.

     

    Penggunaan Dana yang dihimpun untuk kepentingan, termasuk dalam rangka pemenuhan hasil Perkebunan Kelapa Sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.

     

     

    Penggunaan dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dimaksudkan untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel pada jenis bahan bakar minyak tertentu. Besaran dana untuk kepentingan tersebut diberikan kepada badan usaha bahan bakar nabati jenis biodiesel, setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

     

    Badan usaha bahan bakar nabati jenis biodiesel yang berhak mendapatkan pembayaran wajib memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

    • mempunyai dokumen izin usaha niaga bahan bakar nabati jenis biodiesel yang masih berlaku;
    • mempunyai kontrak pengadaan biodiesel dengan badan usaha penyalur jenis bahan bakar minyak tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah;
    • menyampaikan laporan kegiatan produksi dan distribusi (domestik maupun ekspor) secara reguler, kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    • memenuhi standard kualitas/ spesifikasi bahan bakar nabati jenis biodiesel sesuai peraturan perundang- undangan; dan
    • telah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap volume bahan bakar nabati jenis biodiesel yang disalurkan.

    Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan badan usaha bahan bakar nabati jenis biodiesel diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

     

     

    Badan usaha bahan bakar nabati jenis biodiesel yang mendapat Dana menyalurkan bahan bakar nabati jenis biodiesel melalui badan usaha penyalur jenis bahan bakar minyak tertentu. Penyediaan bahan bakar nabati jenis biodiesel tersebut dilakukan melalui penunjukan langsung. Badan usaha penyalur jenis bahan bakar minyak tertentu yang menyalurkan bahan bakar nabati jenis biodiesel wajib melakukan pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan bahan bakar minyak jenis minyak solar sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan patokan harga biodisel yang berlaku untuk Public Service Obligation (PSO).

     

    Menteri Keuangan membentuk Badan Pengelola Dana di Kemenetrian Keuangan. Badan Pengelola Dana bertugas:

    • melakukan perencanaan dan penganggaran;
    • melakukan penghimpunan Dana;
    • melakukan pengelolaan Dana;
    • melakukan penyaluran penggunaan Dana;
    • melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
    • melakukan pengawasan.

     

    Badan Pengelola Dana terdiri atas:

    • Dewan Pengawas, bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas Pejabat pengelola; menyampaikan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan Dana oleh Pejabat pengelola kepada Komite Pengarah; dan melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite Pengarah. Dewan Pengawas terdiri dari ketua dan anggota.
    • Pejabat Pengelola, bertugas melakukan operasional terhadap: perencanaan dan penganggaran, penghimpunan Dana, pengelolaan Dana, penyaluran penggunaan Dana, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Pejabat Pengelola terdiri atas: Pemimpin; Pejabat keuangan; dan Pejabat teknis.

     

    Dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana dibentuk Komite Pengarah. Komite Pengarah bertugas: menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan Dana termasuk kebijakan alokasi aset yang berdasarkan pendekatan portofolio; melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan.

     

     

CATATAN :