Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
MODAL - PENANAMAN - PAJAK PENGHASILAN - FASILITAS - BIDANG USAHA TERTENTU - DAERAH TERTENTU
2015
PP RI NO. 18 TAHUN 2015, LL LN RI 2015 (77); LL TLN RI 2015 (5688) : 68 HLM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Tentang FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

ABSTRAK :
  • Bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerahdaerah Tertentu. berdasarkan pertimbangan tersebut, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Pasal 5 ayat (2) UUD Th 1945; UU No. 7 Th 1983 jis UU No. 36 Th 2008.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal, baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, pada:

    • Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini; dan/atau
    • Bidang-bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini,
    dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

     

    Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

    • memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor;
    • memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau
    • memiliki kandungan lokal yang tinggi.

     

    Terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan tetapi tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas:

    • fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
    • dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
    • tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

     

    Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan fasilitas Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak dan pembahasan pemenuhan kriteria dan persyaratan fasilitas dimaksud diatur dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, pengalihan aktiva, sanksi 5 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri pembina sektor sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

     

    Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Peme rintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Dan Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

     

     

CATATAN :
  • PP ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 6 April 2015.
  • Diundangkan di Jakarta, 6 April 2015.