Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
SUMBER DAYA ALAM - TIM - KAJIAN - KEBIJAKAN - PENGELOLAAN - PEMBANGUNAN - EKONOMI - PAPUA
2015
KEPPRES RI NO. 16 TAHUN 2015, LL RI 2015 : 6 HLM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tentang TIM KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI PAPUA

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di papua perlu kebijakan pembangunan yang berbasiskan pada sumber daya alam. Percepatan pembangunan ekonomi di papua dilakukan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lingkungan di Papua. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu memebentuk dan menetapkan Tim Kajian Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Pasal 4 ayat (1) UUD Th 1945.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Membentuk Tim Kajian Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim. Tim tersebut bertugas untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam di papua dalam rangka pembangunan ekonomi Papua.

     

    Tim dalam pelaksanaan tugasnya membentuk Sekretariat, yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim. Dalam melaksanakan tugas, Tim :

    • melibatkan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, badan usaha dan pihak lain, yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan Tugas Tim; dan
    • dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

    Hasil pelaksanaan tugas tim dapat dijadikan model bagi pengelolaan sumber daya alam lainnya.

     

    Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Tim bertugas sejak tanggal Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015.

CATATAN :
  • Keppres ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 21 Mei 2015.