Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
ESDM - KEMENTERIAN
2015
PERPRES RI NO. 68 TAHUN 2015, LL LN RI 2015 (132) : 24 HLM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tentang KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ABSTRAK :
  • Bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008; Perpres No. 165 Th 2014; Perpres No. 7 Th 2015.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Dalam menjalankan tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

    • perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
    • pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    • pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
    • pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
    • pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral;
    • pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    • pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
    • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
    • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

     

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

    • Sekretaris Jenderal;
    • Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
    • Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
    • Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
    • Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
    • Inspektorat Jenderal;
    • Badan Geologi;
    • Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
    • Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
    • Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis;
    • Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Insfrastruktur;
    • Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
    • Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.

     

    Di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

     

    Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk Unit Pelaksanan Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala. Unit Pelaksana Teknis tersebut ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.

     

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus menyusun analisis jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

     

    Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

     

    Dalam hal diperlukan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.

     

    Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.

     

    Pada saat mulai berlakunya Perpres ini :

    • semua ketentuan pelaksana dari Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 135 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Perpres ini.
    • Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
    • Semua ketentuan mengenai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam : Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 135 Tahun 2014; dan Perpres Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

     

CATATAN :
  • PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 9 Juni 2015.
  • Diundangkan di Jakarta, 10 Juni 2015