Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PENGOPERASIAN - JARINGAN DISTRIBUSI - GAS BUMI - RUMAH TANGGA - DIBANGUN - PEMERINTAH
2015
PERMEN ESDM NO. 20 TAHUN 2015, LL KESDM BN RI 2015 (1008) : 5 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN PEMERINTAH.

ABSTRAK :
  • Bahwa pengaturan tata cara penawaran pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan diversifikasi energi melalui percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sektor rumah tangga. Bahwa dalam rangka mempercepat diversifikasi energi dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh Pemerintah, pengoperasian jaringan distribusi gas bumi dimaksud perlu dilakukan melalui penugasan dari Menteri kepada badan usaha milik negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; PP No. 67 Th 2002 jo PP No. 49 Th 2012; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 27 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; Perpres No. 9 Th 2013; Keppres 121/P Th 2014; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jis Permen ESDM No. 30 Th 2014


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pengoperasian Jaringan Distribusi Untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Menteri ESDM kepada Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah wajib mengusulkan harga jual Gas Bumi untuk Rumah Tangga kepada Badan Pengatur Hilir Migas sesuai dengan wilayah penugasan yang diberikan oleh Menteri ESDM.

     

    Alokasi Gas Bumi untuk Rumah Tangga ditetapkan dengan ketentuan :

    • harga Gas Bumi di well-head;
    • tidak bersifat interrupptible; dan
    • tidak diberlakukan take or pay, stand by letter of credits, dan eskalasi harga.

     

     

    Terhadap jaringan distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah yang telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga yang dibangun Pemerintah wajib melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah tersebut dan melakukan perencanaan atas langkah-langkah yang akan diambil guna proses pengalihoperasian atau pengalihkelolaan jaringan distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah.

CATATAN :
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 6 Juli 2015.
  • Diundangkan di Jakarta, 6 Juli 2015.
  • Mencabut Permen ESDM No. 29 Th 2009.