Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PT PERTAMINA (PERSERO) - PENUGASAN - GAS BUMI - JARINGAN - DISTRIBUSI - PENGOPERASIAN - RUMAH TANGGA - DIBANGUN - PEMERINTAH
2015
KEPMEN ESDM NO. 3328 K/12/MEM/2015, LL KESDM 2015 : 7 HLM
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka mewujudkan diversifikasi energi sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah membangun Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam rangka diversifikasi bahan bakar untuk sektor rumah tangga. Bahwa PT Pertamina (Persero) layak ditugaskan untuk melaksanakan pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun oleh Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) Dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Keppres No. 121/P Th 2014; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jis Permen ESDM No. 30 Th 2014; Permen ESDM No. 20 Th 2015


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Menugaskan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah. Penugasan tersebut meliputi :

    • pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah; dan
    • penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

    Penugasan tersebut dilaksanakan untuk 10 Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah di wilayah Kota Prabumulih, Kota Jambi, Kota Sengkang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Bontang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Subang, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Bekasi, dan Kota Lhokseumawe, masing-masing dengan rincian lokasi dan jumlah sambungan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

     

    Alokasi Gas Bumi untuk Rumah Tangga tersebut ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

    • harga Gas Bumi di well-head sebesar USD 4,72/MMBTU;
    • tidak bersifat interrupptible; dan
    • tidak diberlakukan take or pay, stand by letter of credits, dan eskalasi harga.

     

    PT Pertamina (Persero) wajib mengusulkan harga jual Gas Bumi untuk Rumah Tangga kepada Badan Pengatur Hilir Migas untuk masing-masing wilayah penugasan.

     

     

    Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusuhan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya maka :

    • PT Pertamina (Persero) wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
    • Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan tersebut di atas mengatur langkah-langkah yang diperlukan.

     

CATATAN :
  • Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 9 Juli 2015.