Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK - PENUGASAN - GAS BUMI - JARINGAN - DISTRIBUSI - PENGOPERASIAN - RUMAH TANGGA - DIBANGUN - PEMERINTAH
2015
KEPMEN ESDM NO. 3337 K/12/MEM/2015, LL KESDM 2015 : 7 HLM
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK DALAM PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka mewujudkan diversifikasi energi sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah membangun Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam rangka diversifikasi bahan bakar untuk sektor rumah tangga. Bahwa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk layak ditugaskan untuk melaksanakan pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun oleh Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Keppres No. 121/P Th 2014; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jis Permen ESDM No. 30 Th 2014; Permen ESDM No. 20 Th 2015.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Menugaskan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk melaksanakan pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah. Penugasan tersebut meliputi :

    • pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah; dan
    • penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

    Penugasan tersebut dilaksanakan untuk 11 Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah di wilayah Rumah Susun di wilayah Jabodetabek, Kabupaten Bogor, Kota Cirebon, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Depok, Kota Tarakan, Kota Bekasi, Kabupaten Sorong, Kabupaten Blora, Kota Semarang, masing-masing dengan rincian lokasi dan jumlah sambungan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

     

     

    Alokasi Gas Bumi untuk Rumah Tangga tersebut ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

    • harga Gas Bumi di well-head sebesar USD 4,72/MMBTU;
    • tidak bersifat interrupptible; dan
    • tidak diberlakukan take or pay, stand by letter of credits, dan eskalasi harga.

     

    PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk wajib mengusulkan harga jual Gas Bumi untuk Rumah Tangga kepada Badan Pengatur Hilir Migas untuk masing-masing wilayah penugasan.

     

     

    Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusuhan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya maka :

    • PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
    • Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan tersebut di atas mengatur langkah-langkah yang diperlukan.

     

CATATAN :
  • Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 10 Juli 2015.