Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PENDELEGASIAN - WEWENANG - PEMBERIAN - IZIN USAHA - DI BIDANG MIGAS - PELAKSANAAN - PELAYANAN TERPADU - SATU PINTU - KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2015
PERMEN ESDM NO. 23 TAHUN 2015, LL BN RI 2015 (1135) : 8 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

ABSTRAK :
  • Bahwa untuk untuk melaksanakan pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang minyak dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU NO. 22 Th 2001; UU NO. 25 Th 2007; UU NO. 25 Th 2009; PP No. 90 Th 2007; Perpres No. 97 Th 2014; Perpres No. 7 Th 2015; Perpres No. 68 Th 2015; Keppres No. 121/P Th 2014; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jis Permen ESDM No. 30 Th 2014.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut Perizinan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi. Perizinan tersebut terdiri atas izin usaha, rekomendasi, persetujuan, dan bentuk lain yang menjadi wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan tersebut meliputi Perizinan yang di dalamnya terdapat modal dalam negeri dan/atau modal asing.

     

    Dalam rangka pelaksanaan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menunjuk pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan status penugasan sebagai perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk ditempatkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menarik kembali pendelegasian wewenang pemberian Perizinan apabila :

    • sebagian atau seluruh wewenang yang telah didelegasikan tidak dilanjutkan pendelegasiannya karena perubahan kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
    • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh wewenang yang didelegasikan; dan/atau
    • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang yang telah didelegasikan.

    Permohonan Perizinan yang telah diajukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebelum tanggal 1 Agustus 2015 tetap diproses penyelesaiannya oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sampai dengan diterbitkannya Perizinan.

     

CATATAN :
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 31 Juli 2015.
  • Diundangkan di Jakarta, 31 Juli 2015.
  • Mencabut ketentuan terkait pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang minyak dan gas bumi Permen ESDM No. 05 Th 2010.