Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
BBN (BIOFUEL) - JENIS BIODIESEL - PEMANFAATAN - PENYEDIAAN - PEMBIAYAAN - BADAN PENGELOLAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
2015
PERMEN ESDM NO. 26 TAHUN 2015, LL KESDM BN RI 2015 (1217) : 13 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) JENIS BIODIESEL DALAM RANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

ABSTRAK :
  • Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban minimal pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel (B100) sebagai Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar dalam rangka optimalisasi peran energi baru dan energi terbarukan, diperlukan pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan biodiesel untuk terwujudnya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional. Bedasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; PP No. 24 Th 2015; Perpres No. 191 Th 2014; Perpres No. 61 Th 2015; Perpres No. 68 Th 2014; Keppres No. 121/P Th 2014; Permen ESDM No. 32 Th 2008 jis Permen ESDM No. 12 Th 2015; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jis Permen ESDM No. 30 Th 2014; PMK No. 113/PMK.01/2015.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pengaturan mengenai penyediaan dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana, bertujuan :

    • terwujudnya percepatan pemenuhan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BNN Jenis biodiesel; dan
    • terselenggaranya administrasi penyediaan dan penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.

     

    Badan Usaha Jenis BBM Tertentu wajib melakukan pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.

     

     

    Pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung dengan memperhatikan prinsip transparansi, efektifitas, efesiensi, keadilan, dan keberlanjutan. Pelaksanaan pengadaannya diselenggarakan setiap 6 bulan dengan terlebih dahulu diumumkan kepada publik paling lambat 30 hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan.

     

    Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel, wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Dirjen EBTKE dengan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk memperoleh  Surat Keterangan Terdaftar tersebut.

     

    Badan Usaha Jenis BBM Tertentu wajib melaporkan kepada Dirjen EBTKE mengenai Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang telah ditunjuk dan besaran volume yang harus disalurkan untuk setiap Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel, paling lambat dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan BBN Jenis Biodiesel.

     

    Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dan telah menyalurkan BBN Jenis Biodiesel, berhak memperoleh Dana Pembiayaan Biodiesel dari Badan Pengelola Dana, setelah dilakukan Verifikasi oleh Menteri ESDM c.q. Dirjen EBTKE.

     

    Dirjen EBTKEatas nama Menteri ESDM menyampaikan hasil Verifikasi kepada Badan Pengelola Dana untuk keperluan pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel kepada Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dalam jangka waktu paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak penetapan hasil Verifikasi.

     

    Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain beserta perubahannya.

     

    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang masih terikat kontrak dengan Badan Usaha Jenis BBM Tertentu sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dapat langsung menyalurkan BBN Jenis Biodiesel kepada Badan Usaha Jenis BBM Tertentu untuk dicampurkan dengan BBM Jenis Minyak Solar sesuai penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan Menteri ESDM tanpa melalui proses pengadaan dan berhak memperoleh Dana Pembiayaan Biodiesel dari Badan Pengelola Dana setelah dilakukan Verifikasi oleh Menteri ESDM c.q Dirjen EBTKE. Proses penyaluran BBN Jenis Biodiesel dari Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel kepada Badan Usaha Jenis BBM Tertentu terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2015 dan berkahir paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

CATATAN :
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 14 Agustus 2015.
  • Diundangkan di Jakarta, 18 Agustus 2015.