Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
SKK MIGAS - HAK KEUANGAN - FASILITAS - JENIS - BESARAN
2015
KEPMEN ESDM NO. 4409 K/80/MEM/2015, LL KESDM 2015 : 4 HLM
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS PADA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalitas pegawai di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan jenis dan besaran hak keuangan dan fasilitas pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Jenis dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Perpres No. 9 Th 2013; Kepres No. 121/P Th 2014; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jis Permen ESDM No. 30 Th 2014; Permen ESDM No. 09 Th 2013; Permen ESDM No. 04 Th 2015.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Menetapkan jenis hak keuangan dan fasilitas pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah mendapatkan ijin prinsip remunerasi dan benefit dari Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Besaran atas jenis hak keuangan dan fasilitas tersebut ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan ijin prinsip dari Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

CATATAN :
  • 1 lampiran.
  • Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2015.
  • Ditetapkan di Jakarta, 12 Oktober 2015.