Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
MIGAS - NON KONVENSIONAL - PENGUSAHAAN - PERCEPATAN
2015
PERMEN ESDM NO. 38 TAHUN 2015, LL KESDM BN RI 2015 (1643) : 12 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PERCEPATAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka mempercepat pengembangan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional, perlu mengatur pelaksanaan Kontrak Kerja Sama yang dapat meningkatkan pengembangan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU  No. 22 Th 2001; PP  No. 35 Th 2004 jis PP  No. 55 Th 2009; PP  No. 79 Th 2010; Perpres No. 9 Th 2013; Keppres No. 121/P Th 2014; Permen ESDM No. 35 Th 2008; Permen ESDM No. 36 Th 2008; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jis Permen ESDM No. 30 Th 2014; Permen ESDM No. 05 Th 2012.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Migas Non Konvensional sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Pengusahaan Migas Non Konvensional oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan. Pengusahaan Migas Non Konvensional meliputi kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.

     

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM menetapkan Wilayah Kerja serta bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok (terms and conditions) Kontrak Kerja Sama dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian untuk masing-masing Wilayah Kerja Migas Non Konvensional. Bentuk Kontrak Kerja Sama tersebut antara lain:

    • Kontrak Bagi Hasil;
    • Kontrak Bagi Hasil Sliding Scale; atau
    • Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale.

    Jangka waktu Kontrak Kerja Sama dilaksanakan paling lama 30 tahun, dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun untuk setiap kali perpanjangan berdasarkan pertimbangan aspek teknis dan keekonomian pengembangan lapangan.

     

    Kontraktor Migas Non Konvensional wajib menyediakan dana yang ditempatkan dalam rekening bersama yang disetujui oleh Kontraktor Migas Non Konvensional dan SKK Migas sebesar:

    • 10% dari total komitmen pasti eksplorasi atau US$1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) mana yang lebih besar; atau
    • 10% dari jumlah anggaran seluruh komitmen rencana kerja 2 tahun pertama masa Eksploitasi atau US$1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) mana yang lebih besar.

    Kontraktor Migas Non Konvensional wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

     

    Menteri ESDM menetapkan persetujuan pengembangan lapangan Migas Non Konvensional pertama berdasarkan pertimbangan dari SKK Migas. Persetujuan tersebut selanjutnya ditetapkan oleh Kepala SKK Migas.

     

    Migas Non Konvensional yang dihasilkan dari kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Kontraktor Migas Non Konvensional dapat menjual hasil produksi Migas Non Konvensional yang dihasilkan sebelum persetujuan pengembangan lapangan (plan of development) yang pertama. Penjualan hasil produksi Migas Non Konvensional tersebut wajib mendapatkan pertimbangan dari Kepala SKK Migas.

CATATAN :
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 27 Oktober 2015.
  • Diundangkan di Jakarta, 2 November 2015.