Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
KEMENTERIAN ESDM - TUNJANGAN - KINERJA
2015
PERPRES RI NO. 113 TAHUN 2015, LL LN RI 2015 (233) : 8 HLM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ABSTRAK :
  • Bahwa dengan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan perlu untuk ditingkatkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 5 Th 2014; PP No. 7 Th 1977 jis PP No. 30 Th 2015; PP No. 23 Th 2005 jo PP No. 74 Th 2012; Perpres No. 7 Th 2015; Perpres No. 68 Th 2015.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

    • Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
    • Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
    • Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
    • Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diperbantukan/ dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    • Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
    • Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

     

    Besarnya Tunjangan Kinerja adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

     

    Tunjangan Kinerja tersebut dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2015. Tunjangan Kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

     

    Penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

     

    Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

     

    Apabila tunjangan profesi yang diterima tersebut lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

     

    Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

CATATAN :
  • Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 16 Oktober 2015.
  • Diundangkan di Jakarta, 19 Oktober 2015