Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
LPG - HARGA - PENETAPAN - PENYEDIAAN - PENDISTRIBUSIAN - KAPAL - PERIKANAN - NELAYAN - KECIL
2015
PERPRES RI NO. 126 TAHUN 2015, LL LN RI 2015 (254) : 10 HLM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tentang PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PERIKANAN BAGI NELAYAN KECIL

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, perlu adanya kebijakan diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil. Berdasarkan pertimbangan tersbut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 22 Th 2001; UU No. 31 Th 2004 jo UU No. 45 Th 2009; UU No. 30 Th 2007.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Sasaran penyediaan dan pendistribusian LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil ditujukan untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil yang menggunakan mesin motor tempel dan/atau mesin dalam yang beroperasi harian.

     

    Penyediaan dan pendistribusian LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan daerah tertentu tersebut ditetapkan oleh Menteri ESDM setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

     

    Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil diawali dengan pemberian paket perdana secara gratis oleh Pemerintah berupa:

    • mesin kapal;
    • Konverter Kit serta pemasangannya; dan
    • Tabung Khusus LPG beserta isinya.

    Pemberian secara gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan penugasan dari Menteri ESDM.

     

     

    Paket perdana tersebut di atas wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia. Dalam hal Standar Nasional Indonesia tersebut belum tersedia, dapat menggunakan standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri ESDM setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

     

    Menteri ESDM menetapkan ketersediaan, alokasi, serta standar dan mutu (spesifikasi) LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil dengan mempertimbangkan kebutuhan penggunaan LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

     

    LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil diberikan subsidi per kilogram yang merupakan pengeluaran Negara yang dihitung dari selisih kurang antara Harga Jual Eceran LPG per kilogram setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai dan margin agen dengan Harga Patokan LPG. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

     

    Penyediaan dan pendistribusian LPG dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan penugasan dari Menteri ESDM. Selain itu, Menteri dapat melakukan penunjukan langsung kepada Badan Usaha untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian LPG. Badan Usaha tersebut  wajib memenuhi ketentuan:

    • memiliki dan/atau menguasai sarana dan fasilitas pengolahan, penyimpanan, dan distribusi LPG di dalam negeri; dan
    • jaminan ketersediaan LPG.

    Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

     

    Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

    • Penyediaan dan pendistribusian LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 dilaksanakan dengan tabung baja LPG 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro sampai dengan tersedianya Tabung Khusus LPG.
    • Penggunaan tabung baja LPG 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

     

    Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, penyediaan dan pendistribusian LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

    • pengadaan isi ulang LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil dilaksanakan dengan menggunakan alokasi LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro pada tahun 2015; dan
    • penetapan dan penghitungan Harga Patokan LPG, Harga Indeks Pasar LPG, dan Harga Jual Eceran LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil mengikuti mekanisme penetapan dan penghitungan Harga Patokan LPG, Harga Indeks Pasar LPG, dan Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro pada tahun 2015.

     

CATATAN :
  • Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 2 November 2015.
  • Diundangkan di Jakarta, 9 November 2015.