Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PANAS BUMI SDA DAERAH PENGHASIL DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL PENETAPAN TAHUN 2016
2015
KEPMEN ESDM NO. 4619 K/80/MEM/2015, LL KESDM 2015 : 6 HLM
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2015

ABSTRAK :
  • Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Untuk Tahun 2016.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 21 Th 2014; UU No. 23 Th 2014; PP No. 55 Th 2005; PP No. 59 Tahun 2007 jo PP No. 70 Th 2010; Perpres No. 7 Th 2015; Perpres No. 68 Th 2015; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jis Permen ESDM No. 30 Th 2014.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Jumlah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi untuk tahun 2016 terdiri atas daerah penghasil sumber daya alam Panas Bumi yang berasal dari:

    • Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi berdasarkan kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi dan kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi direncanakan sejumlah 10 Kabupaten, dan 2 Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
    • Izin Panas Bumi direncanakan sejumlah 28 Kabupaten dan 2 Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

     

    Penetapan daerah penghasil sumber daya alam Panas Bumi tersebut berdasarkan kriteria sebagai berikut :

     

    • daerah penghasil sumber daya alam Panas Bumi yang berasal dari Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi ditetapkan berdasarkan kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi dan kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi ditentukan berdasarkan parameter dan bobot penilaian yang meliputi area kontrak/prospek, infrastruktur produksi, infrastruktur penunjang, dan realisasi produksi; dan
    • daerah penghasil sumber daya alam Panas Bumi yang berasal dari Izin Panas Bumi adalah Kabupaten/Kota tempat dimana terdapat Wilayah Kerja Panas Bumi yang menghasilkan penerimaan negara.

     

CATATAN :
  • 2 lampiran.
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 24 November 2015.