Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
ENERGI - BERSIH - NASIONAL - KAWASAN - PROVINSI - BALI - PENETAPAN
2015
KEPMEN ESDM NO. 4421 K/20/MEM, LL KESDM 2015 : 3 HLM HLM
Keputusan Menteri ESDM Tentang Penetapan Provinsi Bali Sebagai Kawasan Nasional Energi Bersih

ABSTRAK :
  • 1.    Bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional maka perlu menetapkan suatu Kawasan Nasional Energi Bersih untuk menjadi pelopor dan pendorong peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan secara nasional. Bahwa Provinsi Bali  memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai percontohan Kawasan Nasional Energi Bersih. 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 17 Th 2007; UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; PP No. 70 Th 2009; PP No. 79 Th 2014; Perpres No. 2 Th 2015; Keppres No. 121/P Th 2014; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jis Permen ESDM 


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    1.    Menetapkan Provinsi Bali sebagai Kawasan Nasional Energi Bersih

    2.Memprioritaskan penggunaan energi bersih, baru dan terbarukan dalam penyediaan kebutuhan energi di Provinsi Bali

    3.    Mengkonversi penggunaan energi tak terbarukan dalam penyediaan kebutuhan energi

     

    4.    Menunjuk Tim Pengembangan Kawasan Nasional Energi Bersih yang dibentuk oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali, untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan dalam mewujudkan Provinsi Bali sebagai Kawasan Nasional Energi Bersih.

CATATAN :

·         Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

·         Ditetapkan di Jakarta, 15 Oktober 2015