Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PPNS - ESDM - SEKTOR - KOORDINATOR - PENGANGKATAN
2015
KEPMEN ESDM NO. 4518 K, LL KESDM 2015 : 3 HLM HLM
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pengangkatan Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka percepatan dan penguatan pelaksanaan penegakan hukum atas tindak pidana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor energi dan sumber daya mineral, perlu mengangkat koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil sektor energi dan sumber daya mineral; bahwa para pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil sektor energi dan sumber daya mineral


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

     UU No. 8 Th 1981; UU No. 22 Th 2001; UU No. 2 Th 202; UU No. 4 Th 2009; UU No. 30 Th 2009; UU No. 21 Th 2014; PP No. 27 Th 1983 Jo PP No. 58 Th 2010; PP No. 43 Th 2012; Kepres No. 121/P Th 2014; Permen ESDN No. 18 Th 2010 Jis Permen ESDM No. 30 Th 2014; Permen KUmham No. M.HH.01.AH.09.01 Th 2011


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Mengangkat Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan SUmber Daya Mineral sebagai Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut  Koordinator PPNS ESDM. 

    Koordinator PPNS ESDM mempunyai tugas :

    a. Melakukan koordinasi dalam rangka percepatan dan penguatan peran PPNS dengan Unit Organisasi yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor energi dan sumber daya mineral;

    b. Melakukan koordinasi dalam rangka membangun komunikasi dan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung, serta instansi terkait lainnya;

    c. Melakukan koordinasi penyediaan bantuan hukum dari pihak eksternal atas penindakan yang dilakukan oleh PPNS;

    d. Mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai kelembagaan, rencana kegiatan perekrutan, penyeleksian, pemberhentian, pelatihan dan pengembangan PPNS;

    e. Melakukan koordinasi penyiapan sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan untuk mendukung tugas, penganggaran kegiatan, serta tunjangan khusus PPNS

    Dalam melaksanakan tugas Koordinator PPNS ESDM dibantu oleh Sekretariat yang secara ex officio dilaksanakan Sekretaris Inspektorat Jenderal KESDM. Biaya yang diperlukan Koordinator PPNS ESDM dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KESDM TA 2015

     

CATATAN :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

·         Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2015

·