Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
ESDM - KEMENTERIAN - TATA NASKAH - DINAS - PEDOMAN
2015
PERMEN ESDM NO. 42 TAHUN 2015, LL KESDM BN RI 2015 (2027) : 5 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ABSTRAK :
  • Bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013, perlu meninjau kembali dan menyempurnakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 052 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 39 Th 2008; UU No. 43 Th 2009; UU No. 12 Th 2011; UU No. 30 Th 2014; Perpres No. 7 Th 2015; Perpres No. 68 Th 2015; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jis Permen ESDM No. 30 Th 2014; Permen PAN dan RB No. 006 Th 2011; Permen PAN dan RB No. 80 Th 2012; Peraturan Kepala ANRI No. 2 Th 2014; Permen KumHAM No. 16 Th 2015.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian ESDM merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh unit organisasi di lingungan Kementerian ESDM dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik. Ketentuan mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian ESDM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

     

    Masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian ESDM wajib menyusun petunjuk teknis tata naskah dinas yang secara khusus berkaitan dengan substansi bidang tugas dan fungsinya. Petunjuk teknis tersebut ditetapkan oleh masing-masing pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM, setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM c.q. Kepala Biro Umum.

     

    Dalam hal mencapai kesamaan pengertian dan penafsiran dalam melaksanakan Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian ESDM dan petunjuk tata naskah dinas, perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM.

     

    Alat tilus kantor dalam bentuk cetakan, formulir, dan alat tulis lainnya yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan dapat tetap dipergunakan sampai habis terpakai, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN :
  • 2 lampiran.
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 30 Desember 2015.
  • Diundangkan di Jakarta, 31 Desember 2015.
  • Mencabut ketentuan Bab I s.d Bab VI sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 052 Th 2006.