Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
2016
PERMEN ESDM NO. 03, LL KESDM BN RI 2016 (112) : 92 Hlm HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka mendorong pembangunan energi terbarukan di daerah dan pencapaian kebijakan energi nasional, diperlukan dukungan penyediaan energi berupa pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang dilaksanakan melalui kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2016. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri Teknis menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Petunjuk Teknis  Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2016.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; UU No. 23 Th 2014 jis UU No. 9 Th 2015; UU No. 14 Th 2015; PP No. 55 Th 2005; Perpres No. 60 Th 2015; Perpres No. 68 Tahun 2015; Perpres No. 137 Th 2015; Permendagri No. 20 Th 2009 jo Permendagri No. 59 Th 2010; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jis Permen ESDM No. 30 Th 2014.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal koordinasi penyelenggaraan, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2016.

     

    Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi :

    • Arah kegiatan, sasaran dan perencanaan;
    • Koordinasi penyelenggaraan;
    • Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
    • Pemantauan dan evaluasi;
    • Pelaporan; dan
    • Penilaian kinerja

     

    DAK Bidang Energi Skala Kecil diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang meliputi :

    • Pembangunan PLTMH;
    • Pembangunan PLTS Fotovoltaik Terpusat;
    • Pembangunan PLTS Fotovoltaik Tersebar;
    • Pembangunan PLT Hybrid Surya-Angin;
    • Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga;
    • Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH;
    • Perluasan/peningkatan  pelayanan tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik Terpusat;
    • Rehabilitasi PLTMH;
    • Rehabilitasi PLTS Fotovoltaik Terpusat;
    • Rehabilitasi Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga; dan/atau
    • Penyusunan studi kelayakan (feasibility study) pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan

     

    Kegiatan pembangunan PLTMH sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan prioritas. Pembangunan PLTMH, PLTS Fotovoltaik Terpusat, dan PLT Hybrid Surya-Angin merupakan instalasi pembangkit tenaga listrik yang tidak terhubung dengan jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya (off grid). Sasaran penerima/pemanfaat DAK Bidang Energi Skala Kecil untuk kegiatan yang menghasilkan energi listrik diperuntukkan pada lokasi yang belum terjangkau listrik dari PT PLN (Persero) dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya.

     

    Dalam rangka penyelengaraan kegiatan DAK Bidang Energi Skala Kecil, Kementerian melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi. Kementerian juga melakukan bimbingan teknis, sosialisasi petunjuk teknis dan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

     

    Kepala SKPD Provinsi bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Skala Kecil. Pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Energi Skala Kecil dilakukan secara berjenjang, sebagai berikut :

    • Kepala SKPD Provinsi sebagai pelaksana DAK Bidang Energi Skala Kecil wajib menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir tahun mengenai realisasi pelaksanaan DAK Bidang Energi Skala Kecil kepada Gubernur;
    • Gubernur wajib menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir tahun tersebut kepada Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE.

     

    Pelaksanaan DAK Bidang Energi Skala Kecil yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat berakibat pada penilaian kinerja yang negatifm yang akan dituangkan dalam laporan Menteri kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

CATATAN :
  • 3 Lampiran.
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 22 Januari 2016.
  • Diundangkan di Jakarta, 25 Januari 2016