Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
NASIONAL - PROYEK - STRATEGIS - PERCEPATAN - PELAKSANAAN
2016
PERPRES RI NO. 3 TAHUN 2016, LL LN RI 2016 (4) : 40 HLM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tentang PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STARTEGIS NASIONAL

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Pasal 4 ayat (1) UUD RI Th 1945.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Proyek Strategis Nasional tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

     

    Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya. Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yaitu:

    • Penetapan Lokasi;
    • Izin Lingkungan;
    • Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; dan/atau
    • Izin Mendirikan Bangunan.

     

    Gubernur atau bupati/walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional di daerah memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai kewenangannya sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini. Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tersebut, yaitu:

    • Penetapan Lokasi;
    • Izin Lingkungan; dan/atau
    • Izin Mendirikan Bangunan.

    Perizinan dan nonperizinan tersebut di atas diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Sedangkan perizinan dan nonperizinan yang merupakan kewenangan pusat diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada PTSP Pusat.

     

    Menteri/kepala lembaga wajib mendelegasikan atau melimpahkan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan terkait dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada PTSP Pusat melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sedangkan gubernur atau bupati/walikota wajib mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan terkait dengan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP kabupaten/kota. Perizinan dan nonperizinan tersebut dapat tidak didelegasikan atau dilimpahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pertimbangan teknis tidak dimungkinkan untuk didelegasikan atau dilimpahkan.

     

    Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

     

    Penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, pendanaannya dapat bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas nama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

     

    Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.

     

    Dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dapat melakukan penugasan kepada BUMN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya dengan mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang baik.

     

    Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

     

    Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

     

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melaporkan kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

CATATAN :
  • Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 8 Januari 2016.
  • Diundang di Jakarta, 12 Januari 2016.