Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PETA - SKALA 1:50.000 - KETELITIAN - KEBIJAKAN - PELAKSANAAN - PERCEPATAN
2016
PERPRES RI NO. 9 TAHUN 2016, LL LN RI 2016 (28) : 34 HLM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tentang PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka mendorong penggunaan Informasi Geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Pasal 4 ayat (1) UUD RI Th 1945; UU No. 4 Th 2011; PP No. 8 Th 2013.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) dilakukan melalui penetapan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

     

    Percepatan pelaksanaan KSP terdri dari 4 kegiatan, yang terdiri atas:

    • kompilasi data IGT yang dimiliki oleh kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia;
    • integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD;
    • sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi; dan
    • penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan IGT termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.

     

    Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, Pemerintah membentuk Tim Percepatan KSP. Tim Percepatan KSP dapat menambahkan IGT di luar IGT yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), termasuk GT yang disiapkan oleh Badan Informasi Geospasial.

     

    Dalam rangka pengelolaan IGT, perlu menetapkan Walidata IGT dan Kelompok Kerja Nasional IGT oleh Kepala Badan Informasi Geospasial selaku Ketua Tim Pelaksana.

     

    Tim Percepatan KSP menyampaikan laporan dan perkembangan percepatan pelaksanaan KSP kepada Presiden secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

CATATAN :
  • 1 lampiran.
  • Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 1 Februari 2016.
  • Diundang di Jakarta, 4 Februari 2016.