Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PEMBANGKIT LISTRIK - BERBASIS - SAMPAH - PEMBANGUNAN - PERCEPATAN - PROVINSI DKI JAKARTA - KOTA TANGERANG - KOTA BANDUNG - KOTA SEMARANG - KOTA SURAKARTA - KOTA SURABAYA - KOTA MAKASAR
2016
PERPRES RI NO. 18 TAHUN 2016, LL LN RI 2016 (35) : 14 HLM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tentang PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, KOTA TANGERANG, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA SURABAYA, DAN KOTA MAKASAR

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta untuk meningkatkan peran listrik berbasis energi baru terbarukan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dipandang perlu mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah pada beberapa kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapakan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Di Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Dan Kota Makassar.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Pasal 4 ayat (1) UUD RI Th 1945; UU No. 19 Th 2003; UU No. 30 Th 2007; UU No. 18 Th 2008; UU No. 30 Th 2009; UU No. 23 Th 2014; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 81 Th 2012; Perpres No. 3 Th 2016; Perpres No. 4 Th 2016.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Dalam rangka Percepatan Pembangunan PLTSa, Gubernur Dki Jakarta, Walikota Tangerang, Walikota Bandung, Walikota Semarang, Walikota Surakarta, Walikota Surabaya, Dan Walikota Makassar dapat:

    • menugaskan badan usaha milik daerah; atau
    • menunjuk badan usaha swasta’

    untuk melakukan pembangunan PLTSa.

     

    Badan usaha milik daerah yang ditugaskan atau badan usaha swasta yang ditunjuk, dapat bekerja sama dengan:

    • badan usaha lainnya; dan/atau
    • Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersebelahan dengan lokasi pembangunan PLTSa.

     

    Badan usaha milik daerah yang diberi penugasan atau badan usaha swasta yang ditunjuk wajib memenuhi perizinan di bidang penyediaan usaha listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri ESDM menugaskan PL PLN (Persero) untuk membeli tenga listrik dari badan usaha milik daerah yang diberi penugasan atau badan usaha swasta yang ditunjuk. Penugasan PT PLN (Persero) meliputi:

    • Penunjukan untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan
    • Persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PL PLN (Persero).

     

    PT PLN (Persero) wajib menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dalam jangka waktu paling lama 35 hari kerja setelah penetapan badan usaha milik daerah yang ditugaskan atau badan usaha swasta yang idtunjuk sebagai Pengembang PLTSa.

     

    Sumber pendanaan pembangunan PLTSa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pengadaan tanah untuk pembangunan PLTSa oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pembanguan PLTSa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

     

    Ketentuan mengenai penggunaan produk dalam negeri dan pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pembangunan insfrastruktur ketenagalistrikan.

     

    Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan PLTSa, dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa. Tim Koordinasi mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengawasan serta memberikan bantuan yang diperlukan untuk kelncaran percepatan pelaksanaan pembangunan PLTSa.

CATATAN :
  • Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 13 Februari 2016.
  • Diundang di Jakarta, 19 Februari 2016.
  • Peraturan pelaksana Perpres ini ditetapkan paling lambat 30 hari sejak Perpres ini diundangkan.