Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
APBN - TA 2016 - PELAKSANAAN - KEMENTERIAN - LEMBAGA - PENGHEMATAN - PEMOTONGAN - LANGKAH-LANGKAH
2016
INPRES NO. 4 TAHUN 2016, LL RI 2016 : 8 HLM
INTRUKSI PRESIDEN Tentang LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

ABSTRAK :
  • Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, dengan ini mengintruksikan kepada Para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Pemimpin Kesekretariatan Lembaga Negara.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka penghematan dan pemotongan belanja kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masing-masing Kementerian/Lebaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2016, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (self blocking). Besaran target penghematan per Kementerian/Lembaga tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

     

    Penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dilakukan utamanya terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, baiaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran lainnya, serta pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, sisa dana lelang atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (carry over) ke tahun anggaran berikutnya.

     

    Penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga tidak dilakukan terhadap:

    • Anggaran yang bersumber dari pinjamna dan hibah; dan
    • Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU).

     

    Pelaksanaan pemotongan belanja dalam DIPA Kementerian/Lembaga dilakukan setelah Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 disahkan.

     

    Menteri Keuangan mengoordinasikan penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga; mengesahkan revisi DIPA yang diusulkan Kementerian/Lembaga sebagai hasil blokir mandiri sesuai peraturan perundang-undangan; dan melaporkan hasil pelaksanaan penghematan dan pemotongan kepada Presiden.

CATATAN :
  • Perpres ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
  • Dikeluarkan di Jakarta, 12 Mei 2016.