Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
KEMENTERIAN - ESDM - ORGANISASI - TATA KERJA
2016
PERMEN ESDM NO. 13 TAHUN 2016, LL BN RI 2016 (782) : 387 HLM HLM
Peraturan Menteri Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

ABSTRAK :
  • bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tenang Kemnenterian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No 22 Th 2001; UU No. 7 Th 2004; UU No, 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 4 Th 2009; UU No. 30 Th 2009; UU No. 21 Th 2014; UU No. 5 Th 2014; Perpres No. 7 Th 2015; Perpres No. 68 Th 2015


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

     

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :

    • Sekretariat Jenderal;  terdiri atas : a. Biro Perencanaan; b. Biro Sumber Daya Manusia; c. Biro Organisasi dan Tata Laksana; d. Biro Keuangan; e. Biro Hukum; f. Biro Umum; dan g. Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama.
    • Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;  terdiri atas : a. Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; b. Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi; c. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; d. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; e. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan f. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.
    • Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; b. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan; c. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan d. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.
    • Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; b. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara; c. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral; d. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara; e. Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara; dan f. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.
    • Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; b. Direktorat Panas Bumi; c. Direktorat Bioenergi; d. Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan; e. Direktorat Konservasi Energi; dan f. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
    • Inspektorat Jenderal; terdiri atas: a. Sekretariat Inspektorat Jenderal; b. Inspektorat I; c. Inspektorat II; d. Inspektorat III; e. Inspektorat IV; dan f. Inspektorat V
    • Badan Geologi;  terdiri atas: a. Sekretariat Badan Geologi; b. Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi; c. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi; d. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan; dan e. Pusat Survei Geologi
    • Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;  terdiri atas: a. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral; b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS”; c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara; dan e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan
    • Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral; terdiri atas: a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral; b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi; d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara; dan e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
    • Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis; mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang perencanaan strategis
    • Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur; mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang bidang investasi dan pengembangan infrastruktur.
    • Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang ekonomi sumber daya alam.
    • Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang lingkungan hidup dan tata ruang.
    • Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral;  terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pengelolaan Data; c. Bidang Kajian Strategis; dan d. Bidang Teknologi Informasi.
    • Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara; a terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara; c. Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara; dan d. Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara.

     

CATATAN :
  • 1 Lampiran
  • Peraturan MEnteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
  • DItetapkan di Jakarta, 16 Mei 2016
  • Diundangkan di Jakarta, 24 Mei 2016