Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
ENERGI - KONSERVASI - USAHA - JASA - PENYELENGGARAAN
2016
PERMEN ESDM NO. 14 TAHUN 2016, LL BN RI 2016 (848) : 14 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Konservasi Energi

ABSTRAK :
  • bahwa dalam rangka mewujudkan iklim usaha bagi berkembangnya  usaha jasa energi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (7) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan guna  mengembangkan kegiatan usaha jasa konservasi energi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, dan efisien, perlu mengatur penyelenggaraan usaha jasa konservasi energi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Konservasi Energi;


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 30 Th 2007; PP No. 70 Th 2009; PP No. 79 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015; Permen ESDM No 18 Th 2010 Jis Permen ESDM No. 30 th 2014


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Usaha Jasa Konservasi Energi terdiri atas;

    a. perencanaan atau perumusan Konsep Proyek Efisiensi Energi;

    b. audit energi berstandar investasi (investment grade energy audit);

    c. pembiayaan Proyek Efisiensi Energi;

    d. pekerjaan instalasi dan/atau pembangunan Proyek Efisiensi Energi;

    e. pemonitoran atau pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi energi; dan/atau

    f. Pengukuran dan Verifikasi (Measurement and Verification) kinerja Penghematan Energi.

     

    Usaha Jasa Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan berdasarkan pola bisnis sebagai berikut :

    a. Penghematan Energi yang dijamin (guaranteed saving), atau

    b. Penghematan Energi yang dibagi (shared saving). 

     

    Perusahaan dalam melaksanakan Usaha Jasa Konservasi Energi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar. 

    Permohonanan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

    a. akta pendirian dan SIUP Perusahaan;

    b. memiliki 1 (satu) orang atau lebih Ahli Konservasi Energi yang dibuktikan dengan sertifikat auditor energi;

    c. daftar kelengkapan peralatan penunjang; dan

    d. kemampuan keuangan yang telah diverifikasi oleh lembaga audit keuangan atau yang dilaporkan ke lembaga keuangan negara. 

     

    Perusahaan yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) menyediakan model ESPC.

    Model ESPC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;

    a. uraian jasa yang ditawarkan;

    b. rincian peralatan yang dipasang atau di-retrofit beserta spesifikasi masing-masing;

    c. spesifikasi untuk keperluan pemasangan dan commissioning;

    d. Baseline yang disepakati sebagai pedoman untuk pembayaran;

    e. metodologi perhitungan Penghematan Energi;

    f. Pengukuran dan Verifikasi (Measurement and Verification) Kinerja Penghematan Energi, operasi dan pemeliharaan;

    g. syarat dan ketentuan pembayaran oleh Pengguna Jasa;

    h. hak kepemilikan aset, dalam hal Pemsahaan menerapkan pola bisnis Penghematan Energi yang dibagi [shared saving);

    i. kondisi proyek gagal dan penanganannya; dan  

    j. ketentuan pertanggungjawaban atas kekurangan dalam perhitungan Penghematan Energi melalui garansi penghematan, dalam hal Perusahaan menerapkan pola bisnis Penghematan Energi yang dijamin (guaranteed saving). 

     

    Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Jasa Konservasi Energi dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

CATATAN :
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 27 Mei 2016.
  • Diundangkan di Jakarta, 8 Juni 2016.