Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
SISTEM - AKUNTABILITAS - KINERJA - INSTANSI - PEMERINTAH - KEMENTERIAN - ESDM -LINGKUNGAN - IMPLEMENTASI - EVALUASI - PELAKSANAAN - PETUNJUK
2016
PERMEN ESDM NO. 17 TAHUN 2016, LL KESDM BN RI 2016 (930) : 86 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri ESDM tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 1 Th 2004; PP No. 8 Th 2006; Perpres No. 8 Th 2006; Perpres No. 86 Th 2002 jo Perpres No. 45 Th 2012; Perpres No. 29 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015; Permen ESDM No. 14 Th 2009; Permen PAN & RB No. 12 Th 2015; Permen ESDM No. 13 Th 2016.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Peraturan Menteri ini merupakan pedoman dalam melakukan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Unit Organisasi di lingkungan KESDM. Pimpinan Unit Organisasi melakukan monitoring evaluasi atas implementasi SAKIP di Unit Organisasi setingkat Eselon 11 di lingkungannya. Pelaksanaan monitoring dikoordinasikan oleh:

    • Kepala Biro Perencanaan untuk Sekretariat Jenderal;
    • Sekretaris Inspektorat Jenderal;
    • Sekretaris Direktorat Jenderal;
    • Sekretaris Badan;
    • Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi; atau
    • Kepala Biro Umum untuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

     

    Kerangka kerja Evaluasi Atas Implementasi SAKIP terdiri atas:

    • perumusan tujuan;
    • penentuan ruang lingkup;
    • perancangan desain;
    • pemilihan metode teknik serta instrumen dan alat;
    • pelaksanaan penugasan; dan
    • pelaporan dan pengomunikasian hasil.

     

    Laporan hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil disampaikan oleh Inspektur Jenderal KESDM kepada Pimpinan Unit Organisasi yang dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri ESDM. Laporan hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP disusun oleh Inspektur Jenderal dalam bentuk ikhtisar hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP di lingkungan KESDM. Inspektur Jenderal atas nama Menteri ESDM menyampaikan Laporan ikhtisar hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP seluruh Unit Organisasi di lingkungan KESDM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

     

    Evaluasi Atas Implementasi SAKIP KESDM mengikuti kebijakan teknis Evaluasi Atas Implementasi SAKIP yang ditetapkan oleb Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kebijakan teknis tersebut mencakup antara lain:

    • fokus evaluasi;
    • waktu pelaksanaan evaluasi;
    • penugasan evaluasi; dan
    • hal lain yang dianggap perlu.

CATATAN :
  • 4 lampiran.
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 23 Juni 2016.
  • Diundangkan di Jakarta, 24 Juni 2016.