Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
INSFRASTUKTUR - SEKTOR - ESDM - PERIZINAN - LAYANAN - CEPAT - 3 JAM
2016
PERMEN ESDM NO. 15 TAHUN 2016, LL KESDM BN RI 2016 (978) : 39 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PEMBERIAN LAYANAN CEPAT PERIZINAN 3 (TIGA) JAM TERKAIT INSFRASTRUKTUR DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan investasi terkait insfrastruktur di sektor energi dan sumber daya mineral perlu memberikan kemudahan pelayanan kepada penanam modal dengan pelayanan cepat perizinan investasi 3 (tiga) jam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam Terkait Insfrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Minera.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 22 Th 2001; UU No. 25 Th 2007; UU No. 25 Th 2009; UU No. 30 Th 2009; UU No. 21 Th 2014; UU No. 30 Th 2014; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; Perpres No. 97 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015; Keppres No. 121/P Th 2014; Permen ESDM No. 0007 Th 2005; Permen ESDM No. 35 Th 2013; Permen ESDM No. 35 Th 2014; Permen ESDM No. 23 Th 2015; Permen ESDM No. 13 Th 2016.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pelayanan Cepat Izin Investasi 3 (Tiga) Jam, yang selanjutnya disebut Layanan Cepat I23J adalah layanan yang diberikan kepada Pemohon Izin terkait dengan infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Layanan Cepat I23J yang merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    • Bidang Usaha Pengusahaan Tenaga Panas Bumi;
    • Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
    • Bidang Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
    • Izin Usaha Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi.

     

    Dalam rangka pelaksanaan pemberian Layanan Cepat I23J, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan kewenangan Layanan Cepat I23J kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak subtitusi.

     

    Bidang Usaha dan Izin Usaha Layanan Cepat I23J diberikan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist) meliputi persyaratan administratif dan teknis. Pemenuhan persyaratan (checklist) tersebut, memuat persyaratan yang harus dipenuhi secara mandiri dan komitmen untuk pemenuhan persyaratan.

     

    Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian Layanan Cepat I23J sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal wajib menyampaikan tembusan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik atas perizinan yang telah diterbitkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perizinan diterbitkan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal juga harus menyampaikan laporan pelaksanaan Layanan Cepat I23J setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

     

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menarik kembali pendelegasian wewenang pemberian Layanan Cepat I23J sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila:

    • sebagian atau seluruh wewenang yang telah didelegasikan tidak dilanjutkan pendelegasiannya karena perubahan kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
    • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh wewenang yang didelegasikan; dan/atau
    • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang yang telah didelegasikan.

     

    Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah diajukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat diajukan kembali berdasarkan Layanan Cepat I23J sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

CATATAN :
  • 4 lampiran.
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 15 Juni 2016.
  • Diundangkan di Jakarta, 30 Juni 2016.