Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
KILANG MINYAK - SKALA KECIL - DALAM NEGERI - PEMBANGUNAN - PELAKSANAAN
2016
PERMEN ESDM NO. 22 TAHUN 2016, LL KESDM BN RI 2016 (1130) : 14 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KILANG MINYAK SKALA KECIL DI DALAM NEGERI

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, menjamin ketersediaan bahan bakar minyak, efesiensi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, serta mendorong peningkatan perekonomian nasional dan daerah, perlu mengoptimalkan pemanfaatan minyak mentah dan/atau kondensat hasil produksi dalam negeri melalui pembangunan kilang minyak skala kecil di dalam negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Negeri.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No 22 Th 2001; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 79 Th 2010; Perpres No. 68 Th 2015; Perpres No. 146 Th 2015; Permen ESDM No. 0007 Th 2005; Permen ESDM 23 Th 2012; Permen ESDM No. 13 Th 2016.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Kilang Minyak Skala Kecil Di Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kilang Minyak Skala Kecil adalah kilang minyak bumi dan/atau kondensat beserta fasilitas pendukungnya di dalam negeri dengan kapasitas maksimal 20.000 (dua puluh ribu) BOPD (Barrel Oil Per Day).

     

    Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil bertujuan untuk:

    • mewujudkan ketahanan energi;
    • efisiensi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi dan meningkatkan produksi Minyak Bumi dan/atau Kondensat khususnya dari Lapangan Minyak Marjinal;
    • penambahan volume kapasitas produksi Bahan Bakar Minyak nasional dan mengurangi ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak;
    • pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di sekitar lokasi pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil; dan
    • mendorong peningkatan perekonomian nasional dan/atau daerah.

     

    Pelaksanaan pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil wajib:

    • menggunakan teknologi yang memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    • mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia lokal sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.

     

    Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil dapat dilakukan di dalam Klaster atau di luar Klaster. Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Badan Usaha. Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster oleh Pemerintah dilakukan dengan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero). Sedangkan pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster oleh Badan Usaha dilakukan melalui seleksi Badan Usaha oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

     

    Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di luar Klaster oleh Badan Usaha dilakukan berdasarkan penyelenggaraan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

     

    Seluruh produk hasil Kilang Minyak Skala Kecil diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak dalam negeri. Dalam hal kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi, tidak ada pembeli, dan/atau tidak terdapat kesepakatan jual beli di dalam negeri, produk hasil Kilang Minyak Skala Kecil dapat dijual ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

     

    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

    • Izin Usaha Sementara Pengolahan yang masuk kriteria Kilang Minyak Skala Kecil yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.
    • Izin Usaha Sementara Pengolahan yang masuk kriteria Kilang Minyak Skala Kecil yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan berada dalam suatu Klaster tertentu dinyatakan tetap berlaku untuk Klaster yang bersangkutan sampai dengan jangka waktunya berakhir dan tunduk pada Peraturan Menteri ini.
    • Izin Usaha Pengolahan yang masuk kriteria Kilang Minyak Skala Keil yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir dan tunduk pada Peraturan Menteri ini.
CATATAN :
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 25 Juni 2016.
  • Diundangkan di Jakarta, 4 Agustus 2016.