Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
TENAGA LISTRIK - PEMBELIAN - PLTBm - PLTBg - PT PLN (PERSERO) - PEMBELIAN
2016
PERMEN ESDM NO. 21 TAHUN 2016, LL KESDM BN RI 2016 (1129) : 23 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi listrik dan mendukung kebijakan strategis Pemerintah mengenai pengembangan energi baru dan energi terbarukan serta pencapaian target energi baru dan energi terbarukan sesuai dengan kebijakan energi nasional, perlu lebih mendorong pemanfaatan biomassa dan biogas sebagai bahan baku pembangkitan tenaga listrik dengan meninjau kembali pengaturan mengenai pembelian tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 19 Th 2003; UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; UU No. 23 Th 2014 jis UU No. 9 Th 2015; PP No. 23 Th 1994; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015; Permen ESDM No. 13 Th 2016.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Menteri ESDM menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg yang dikelola oleh badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg. Penugasan dari Menteri tersebut berlaku sebagai:

    • penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan
    • persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

     

    Harga pembelian tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg ditetapkan dengan memperhatikan:

    • kapasitas PLTBm atau PLTBg;
    • tegangan jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero); dan
    • lokasi/wilayah PLTBm atau PLTBg (faktor F),

    dengan besaran sebagaimana tereantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

    Harga pembelian tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg tersebut di atas merupakan:

    • harga yang sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari PLTBm atau PLTBg ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero);
    • harga yang dipergunakan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi; dan
    • harga yang berlaku pada saat PLTBm atau PLTBg dinyatakan telah mencapai COD sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam PJBL.

     

    Badan Usaha yang berminat memanfaatkan biomassa dan biogas untuk PLTBm atau PLTBg, terlebih dahulu menyampaikan permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg kepada Menteri ESDM melalui Dirjen EBTKE. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

    a.  profil Badan Usaha;

    b.  dokumen studi kelayakan (feasibility study) yang telah diverifikasi PT PLN (Persero) yang berisi antara lain:

    • perkiraan total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTBm atau PLTBg;
    • jadwal pelaksanaan pembangunan PLTBm atau PLTBg sampai dengan COD; dan
    • hasil kajian teknis interkoneksi ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero);

    c.   pernyataan mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri dilengkapi data dukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;dan

    d. kemampuan pendanaan.

     

    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Badan Usaha yang telah mendapatkan penetapan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik, telah mendapatkan lUPTL, belum menandatangani PJBL dan belum beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, harga jual tenaga listrik mengikuti besaran harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

     

    Terhadap Badan Usaha yang telah mendapatkan penetapan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik, telah mendapatkan lUPTL, telah menandatangani PJBL, dan telah beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dapat menyesuaikan harga jual tenaga listriknya sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari besaran harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

     

    Terhadap Badan Usaha yang telah mendapatkan penetapan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik, telah mendapatkan lUPTL, telah menandatangani PJBL dan belum beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dapat menyesuaikan harga jual tenaga listriknya mengikuti besaran harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

     

    Harga pembelian tenaga listrik PLTBm atau PLTBg dari Badan Usaha yang mengajukan permohonan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 langsung dituangkan dalam PJBL, tanpa negosiasi harga, tanpa eskalasi harga, harga tidak berlaku surut, tanpa persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri, dan berlaku sampai dengan masa berakhirnya PJBL.

CATATAN :
  • 6 lampiran.
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 25 Juli 2016.
  • Diundangkan di Jakarta, 4 Agustus 2016.