Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
KETENAGALISTRIKAN - BIDANG - STANDAR NASIONAL INDONESIA - WAJIB - PEMBERLAKUAN
2018
PERMEN ESDM NO. 2, LL KESDM BN RI 2018 (153) : 36 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan

ABSTRAK :
  • Bahwa untuk pemenuhan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, serta penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi di bidang ketenagalistrikan, perlu mengatur kembali ketentuan pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan.

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Kelistrikan.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 7 Th 1994; UU No. 10 Th 1995 Jo. UU No. 17 Th 2006; UU No. 8 Th 1999; UU No. 30 Th 2009; UU No. 20 TH 2014; PP No. 14 Th 2012 Jo. PP NO. 23 Th 2014; PP No. 68 Th 2015; Permen ESDM No. 13 Th 2016


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Memberlakukan SNI sebagaimana terdapat dalam kolom (2) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebagai standar wajib di bidang kelistrikan.

    Sistem tenaga kerja dan/atau instalasi tenaga listrik dengan kriteria sebagaimana terdapat dalam kolom (3) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    Produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik dengan kriteria sebagaimana terdapat dalam kolom (3) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    Produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari impor dengan nomor kode pengklasifikasian produk perdagangan (Harmonized System/HS) sebagaimana terdapat dalam kolom (4) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    Kewajiban pemenuhan SNI terhadap produk sebagaimana dimaksud, dikecualikan bagi produk untuk :

    a. penggunaan selain pada instansi rumah tangga dan sejenisnya dengan spesifikasi sebagaimana terdapat dalam kolom (5) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

    b. Sampel uji dalam rangka Sertifikasi SNI yang harus dibuktikan dengan adanya surat penugasan/penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dari Direktur Jenderal dan Berita Acara pengambilan sampel uji dan label sampel uji beserta identitas Lembaga Sertifikasi Produk.

    Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan pembubuhan tanda SNI dan tanda keselamatan. 

CATATAN :
  • 36 HLM; 2 Lampiran
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2018