Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
GAS BUMI - KEGIATAN - USAHA - HILIR - MINYAK DAN GAS BUMI - PENGUSAHAAN
2018
PERMEN ESDM NO. 4, LL KESDM BN RI 2018 : 26 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang

ABSTRAK :
  • Bahwa untuk lebih mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi melalui pipa dan guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan di dalam negeri serta mengakomodasi perkembangan moda penyaluran gas bumi selain pipa pada kegiatan usaha gas bumi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kegiatan usaha gas bumi pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 22 Th 2001; PP No. 67 Th 2002 Jo. PP No. 49 Th 2012; PP No. 35 Th 2004 Jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 Jo PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 68 Th 2015 Jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 40 Th 2016; Permen ESDM No. 06 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 29 Th 2017


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pengaturan kegiatan usaha Gas Bumi bertujuan : a. Meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri; b. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur Gas Bumi; c. Menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyediaan Gas Bumi sebagai sumber energi maupun bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri; d. memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi para Badan Usaha; e. Terpenuhinya hak Konsumen Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Untuk pelaksanaan kegiatan usaha Gas Bumi, Direktur Jenderal menyiapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional yang akan ditetapkan oleh Menteri. Badan Pengatur melakukan evaluasi dan penetapan suatu Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang Hak Khususnya. Berdasarkan hasil lelang sebagaimana dimaksud, Badan Pengatur menetapkan Badan Usaha yang akan memperoleh Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi.

    Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dan Hak Khusus pada Ruas Transmisi. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, dapat melakukan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi miliknya sendiri pada Ruas Transmisi yang dimilikinya dan wajib memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.

CATATAN :
  •  26 Hlm 
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2018
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2018