Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
TENAGA SURYA - LAMPU - HEMAT - ENERGI - PENYEDIAAN - MASYARAKAT - BELUM MENDAPATKAN - AKSES - LISTRIK - PERUBAHAN
2018
PERMEN ESDM NO. 5, LL KESDM BN RI 2018 (217) : 8 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik

ABSTRAK :
  • a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan kegiatan penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Suiya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik;


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; PP No. 79 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015 Jo. Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 47 Th 2017; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 33 Th 2017


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 664) diubah sebagai berikut :

    1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah dan ayat (5) dihapus.

    2. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 4 dihapus dan ayat (4) diubah.

    3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a).

    4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) dihapus.

    5. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat.

    6. Ketentuan Pasal 11 diubah.

    7. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 13.

    8. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a) dan ayat (2) dihapus.

     

CATATAN :
  • 8 HLM.
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2018.
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2018