Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
MIGAS - USAHA PENUNJANG - KEGIATAN
2018
PERMEN ESDM NO. 14, LL KESDM BN RI 2018 (304) : 18 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi

ABSTRAK :
  • a. bahwa untuk menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan mendorong berkembangnya potensi dan peranan nasional pada kegiatan usaha penunjang dalam kegiatan usaha minyak dm gas bumi, perlu mengatur kembali kegiatan usaha penunjang minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Surnber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi,

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 22 Th 2001; PP No. 35 Th 2004 Jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 Jo. PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 68 Th 2015 Jo. Perpres No. 105 TH 2016; Permen ESDM No. 15 Th 2013; Permen ESDM No. 13 Th 2016


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Penyelenggaraan Usaha Penunjang Migas bertujuan untuk :

    a. menunjang usaha penyediaan dan pemanfaatan barang dan jasa yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir; b. mewujudkan kegiatan Usaha Penunjang Migas yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan mendorong perkembangan potensi dan kemarnpuan nasional; dan c. membina dan mengarahkan Usaha Penunjang Migas menjadi Usaha Penunjang Migas nasional.

    Usaha Penunjang Migas dapat dilakukan oleh Perusahaan atau perseorangan. Usaha Penunjang Migas diklasifikasikan sebagai berikut : a. Usaha Jasa Konstruksi Migas; b. Usaha Jasa Nonkonstruksi Migas; dan c. Usaha Industri Penunjang Migas. 

    Untuk pembinaan dan peningkatan kemampuan Usaha Penunjang Migas, Direktur Jenderal menerbitkan SKUP Migas terhadap Perusahaan atau perseorangan. Untuk mendapatkan SKUP Migas sebagaimana dimaksud, Perusahaan atau perseorangan wajib melakukan pendaftaran melalui media elektronik berbasis daring (online system).  

    Menteri c.q Direktur Jenderal wajib membina peningkatan kemampuan (capacity building) Perusahaan ' atau perseorangan yang melaksanakan Usaha Penunjang Migas mencakup kompetensi tenaga kerja, mutu, permodalan, pemasaran dan manajemen. 

CATATAN :
  • 1  lampiran; 2 Hlm
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 1 Februari 2018 
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2018