Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
MINERAL - BATUBARA - PERTAMBANGAN - KEGIATAN USAHA - PELAKSANAAN - PERUBAHAN KEDUA
2014
PP RI NO. 1 TAHUN 2014, LL LN RI 2014 (1); LL TLN RI 2013 (5489) : 7 HLM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat mineral bagi rakyat dan untuk kepentingan pembangunan daerah, maka perlu peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian sumber daya mineral di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Pasal 5 ayat (2) UUD Th 1945; UU  No. 4 Th 2009; PP  No. 23 Th 2010 jo PP 24 Th 2012.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282), diubah sebagai berikut:

    • Ketentuan Pasal 112 diubah;
    • Di antara Pasal 112B dan Pasal 113 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 112C.

CATATAN :
  • PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 11 Januari 2014.
  • Diundangkan di Jakarta, 11 Januari 2014.