Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PANAS BUMI - DATA - INFORMASI - PEMANFAATAN - PENGELOLAAN - TIDAK LANGSUNG
2018
PERMEN ESDM NO. 33 TAHUN 2018, LL KESDM BN RI 2018 (794) : 64 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

ABSTRAK :
  • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 21 Th 2014; PP No. 7 Th 2017; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Data dan Informasi Panas Bumi diperoleh dari hasil:

    1. Survei Pendahuluan;
    2. Survei Pendahuluan dan Eksplorasi;
    3. PSP;
    4. PSPE;
    5. penambahan data pada Wilayah Kerja; dan
    6. pelaksanaan pengusahaan Panas Bumi oleh pemegang IPB.

    Data dan Informasi Panas Bumi terdiri atas:

    1. data umum;
    2. data mentah;
    3. data olahan; dan
    4. data interpretasi.
    Pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi meliputi:

    1. perolehan;
    2. pengadministrasian;
    3. pengolahan;
    4. penataan;
    5. penyimpanan;
    6. pemeliharaan; dan
    7. pemusnahan data.

    Pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi menggunakan kaidah teknis pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi yang baik dan benar serta menggunakan sistem perlindungan data dan informasi.

    Tim pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi melakukan evaluasi terhadap Media Simpan untuk menilai kelayakan pemeliharaan Data dan Informasi Panas Bumi. Pemusnahan Data dan Informasi Panas Bumi dapat dilakukan terhadap data yang mengalami kemsakan dan tidak memiliki nilai kegunaan.

    Pihak Lain yang diberikan PSP, Pihak Lain yang diberikan PSPE, pemegang IPB, dan badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang diberikan penugasan untuk melakukan penambahan data pada Wilayah Kerja yang akan melakukan pengiriman, penyerahan, dan/atau pemindahtanganan Data dan Informasi Panas Bumi wajib mendapatkan izin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

CATATAN :

Isikan Catatan Peraturan ini