Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
1. KEMENTERIAN ESDM - KERUGIAN - NEGARA - PEGAWAI NEGERI - BUKAN BENDAHARA - PEJABAT LAIN - PENYELESAIAN - PEDOMAN
2018
PERMEN ESDM NO. 35 TAHUN 2018, LL KESDM BN RI 2018 (844) : 64 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ABSTRAK :
  • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 1 Th 2004; PP No. 38 Th 2016; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 14 Th 2009; Permen ESDM No. 25 Th 2012; Permen ESDM No. 13 Th 2016.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Peraturan Menteri ini merupakan pedoman untuk melakukan Tuntutan Ganti Kerugian atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan:

    1. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
    2. Pejabat Lain.
    Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:

    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
    Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian dimaksud.

    Kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

    1. keputusan mengenai pengenaan ganti Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku; dan
    2. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

     

CATATAN :
  • 6 lampiran.
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 26 Juni 2018.
  • Diundangkan di Jakarta, 3 Juli 2018.
  • Mencabut Permen ESDM No. 6 Th 2015.