Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
KETENAGALISTRIKAN - SERTIFIKASI - AKREDITASI - TATA CARA
2018
PERMEN ESDM NO. 38 TAHUN 2018, LL KESDM BN RI 2018 (853) : 201 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

ABSTRAK :
  • bahwa untuk peningkatan dan penyesuaian terhadap perkembangan dan kebutuhan dalam pelayanan akreditasi dan sertifikasi di bidang ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 10 Tahun 2016 tentag Perubahan atas Permen ESDM No. 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. Bahwa tata cara pembubuhan tanda Standar Nasional Indonesia dan tanda keselamatan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 27 Tahun 2005 tentang Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan, perlu dilakukan penyesuaian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 30 Th 2009; UU No. 3 Th 2014; UU No. 7 Th 2014; UU No. 20 Th 2014; UU No. 23 Th 2014 jis UU No. 9 Th 2015; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. No. 23 Th 2014; PP No. 62 Th 2012; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 46 Th 2017.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Ketentuan mengenai tata cara:

    1. Akreditasi ketenagalistrikan untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik yang meliputi Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik, Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, dan Lembaga Sertifikasi Produk; dan
    2. Sertifikasi ketenagalistrikan yang meliputi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik, Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik Tegangan Rendah, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik, Sertifikasi Kompetensi Asesor, Sertifikasi Badan Usaha, dan Sertifikasi Produk.

     

    Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

     

    1. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
    2. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
    3. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
    4. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
    5. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
    6. penelitian dan pengembangan;
    7. pendidikan dan pelatihan;
    8. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
    9. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
    10. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik; daN
    11. Sertifikasi Badan Usaha.

     

    Lembaga sertifikasi Akreditasi dan Lembaga sertifikasi penunjukan atau penugasan oleh Menteri, berhak melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan lingkup Akreditasi, penunjukan, atau penugasan yang diberikan.

    Lembaga sertifikasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 90 dan Pasal 91 dan pemegang sertifikat yang melanggar ketentuan dalam Pasal 92, dan Pasal 93, serta pemegang surat surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang melanggar ketentuan dalam Pasal 94 dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud tersebut berupa:

    1. teguran tertulis;
    2. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
    3. pencabutan sertifikat Akreditasi, surat penunjukan, surat penugasan, atau sertifikat

     

CATATAN :

- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan di Jakarta, 4 Juli 2018.

- Diundangkan di Jakarta, 5 Juli 2018.

- Mencabut :

  1. ermen ESDM No. 0027 Th 2005,
  2. Permen ESDM No. 05 Th 2014  jo Permen ESDM No. 10 Th 2016,
  3. Permen ESDM No. 28 Th 2014