Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PANAS BUMI - PENAWARAN - WILAYAH - KERJA - PEMBERIAN - IZIN - PENUGASAN - PENGUSAHAAN
2018
PERMEN ESDM NO. 37 TAHUN 2018 , LL KESDM BN RI 2018 (852) : 127 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

ABSTRAK :
  • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penawaran Wilayah Keija Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 21 Th 2014; PP No. 23 Th 2005; PP No. 7 Th 2017; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 44 Th 2016.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi dilakukan dengan cara lelang yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:

    1. Pelelangan tahap kesatu untuk menentukan Peserta Lelang yang memenuhi kualifikasi pengusahaan Panas Bumi terhadap:

    • kelengkapan persyaratan administratif; dan
    • aspek teknis dan keuangan; dan

    2. Pelelangan tahap kedua untuk memilih Peserta Lelang yang akan diberikan IPB oleh Menteri ESDM.

     

    Dalam hal Pelelangan tahap kesatu hanya diikuti 1 (satu) Peserta Lelang atau hanya 1 (satu) Peserta Lelang yang memenuhi kualifikasi, Pelelangan diulang. Dalam hal Pelelangan diulang hanya diikuti 1 (satu) Peserta Lelang yang memenuhi kualifikasi, Pelelangan dilanjutkan dengan penunjukan langsung. Dokumen penunjukan langsung memuat:

    a.  pendahuluan;

    b.  ketentuan umum;

    c.   jadwai penunjukan langsung;

    d.  prosedur pelaksanaan penunjukan langsung;

    e.  pedoman penjoisunan Dokumen Penawaran tahap kedua;

    f.  tata cara penyampaian dan pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua;

    g.  metode evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran tahap kedua serta penetapan hasil penunjukan langsung; dan

    h. lampiran paling sedikit memuat:

    1. format surat pernyataan Komitmen Eksplorasi;
    2. format surat kesanggupan penempatan Komitmen Eksplorasi; dan
    3. model perjanjian Rekening Bersama (Escrow Account) untuk penempatan Komitmen Eksplorasi.

    Menteri menetapkan Pemenang Lelang berdasarkan laporan hasil Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7), penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d, dan Pelelangan dengan cara penawaran terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (7). Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal EBTKE mengumumkan Pemenang Lelang melalui media cetak atau elektronik.

     

    Menteri ESDM dapat menugasi BLU atau BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi untuk melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan pada Wilayah Kerja Panas Bumi. Penugasan kepada BLU atau BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap Wilayah Keija dengan kriteria:

    a.  telah dilakukan Eksplorasi oleh BUMN atau Pemerintah Pusat;

    b.  telah dioperasikan oleh BUMN atau Pemerintah Pusat;

    c.   dikembalikan oleh Badan Usaha;

    d.  untuk percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi dari Panas Bumi;

    e.  untuk peningkatan rasio elektrifikasi di sekitar Wilayah Keija; dan/atau

    f. telah dilakukan Pelelangan namun tidak menghasilkan Pemenang Lelang.

     

CATATAN :
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 4 Juli 2018.
  • Diundangkan di Jakarta, 5 Juli 2018.
  • Mencabut ketentuan yang mengatur mengenai penawaran Wilayah Kerja dan izin sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 11 Tahun 2009 jo Permen ESDM No. 18 Th 2012.