Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
3. BBN - BIODIESEL - PENYEDIAAN - PEMANFAATAN - KERANGKA - PEMBIAYAAN - BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
2018
PERMEN ESDM NO. 41 TAHUN 2018, LL KESDM BN RI 2018 (1137) : 24 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

ABSTRAK :
  • bahwa sehubungan dengan perubahan pengaturan mengenai penggunaan dana lantuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bsikar nabati jenis biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengadaan bahan bakar nabati jenis biodiesel, verifikasi, pengawasan, dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; PP No. 24 Th 2015; Perpres No. 191 Th 2014 jo Perpres No. 43 Th 2018; Perpres No. 61 Th 2015 jis Perpres No. 66 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 32 Th 2008 jis Permen ESDM No. 12 Th 2015; PMK No. 113/PMK.01/2015; Permen ESDM No. 13 Th 2016.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pengaturan mengenai penyediaan dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana bertujuan untuk:

    1. mewujudkan percepatan pemenuhan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel; dan
    2. penyelenggaraan administrasi penyediaan dan penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.

    Badan Usaha BBM wajib melakukan pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri.

    Pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha BBM dilaksanakan untuk pencampuran:

    1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentai; dan
    2. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum.

     

     

    Dirjen Migas menyampaikan Badan Usaha BBM yang akan melaksanakan pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana kepada Diijen EBTKE.

     

    Dirjen EBTKE menetapkan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang akan mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana.

     

    Berdasarkan penetapan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Badan Usaha BBM menyampaikan usulan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE untuk mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel paling lambat 5 (lima) hari keija sejak penyampaian penetapan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

     

    Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang telah menandatangani kontrak dengan Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan telah menyalurkan BBN Jenis Biodiesel berhak memperoleh Dana Pembiayaan Biodiesel dari Badan Pengelola Dana.

     

    Pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel kepada Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah Badan Pengelola Dana menerima hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7).

    Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel wajib melaporkan kepada Dirjeh EBTKE dan Diijen Migas secara bulanan mengenai volume penyaluran BBN Jenis Biodiesel. Badan Usaha BBM wajib melaporkan kepada Dirjen Migas:

    1. secara bulanan mengenai volume penerimaan BBN Jenis Biodiesel;
    2. secara bulanan mengenai realisasi volume BBM Jenis Minyak Solar dan BBN Jenis Biodiesel yang akan dicampurkan; dan
    3. secara bulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan terhadap penolakan atas pengiriman BBN Jenis Biodiesel yang tidak memenuhi standar kualitas beserta volumenya.

    Badan Usaha BBM yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

     

    1. denda; dan/atau
    2. pencabutan izin usaha.

    Dalam hal berdasarkan penilaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17:

     

    1. Badan Usaha BBM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan/atau
    2. Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10)

     

    dikarenakan keadaan kahar, Badan Usaha BBM dan/atau Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau Pasal 19 ayat (1).

    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

    1. periode pelaksanaan pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk dalam kerangka dana pembiayaan Biodiesel untuk periode bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2018 disesuaikan menjadi periode bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2018; dan
    2. kontrak Badan Usaha BBM dengan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dalam rangka pengadaan BBN Jenis Biodiesel untuk pencampuran Jenis Bahan Bakar Umum tetap berlaku dan ketentuan terkait harga pembelian BBN Jenis Biodiesel disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

     

CATATAN :

- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan di Jakarta, 23 Agustus 2018.

- Diundangkan di Jakarta, 24 Agustus 2018.

- Mencabut :

  • Permen ESDM No. 26 Thn 2016
  • Ketentuan mengenai mekanisme pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Permen ESDM No. 48 Thn 2017.