Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PRIORITAS - PEMANFAATAN - MINYAK BUMI - PEMENUHAN - KEBUTUHAN - DALAM NEGERI
2018
PERMEN ESDM NO. 42 TAHUN 2018, LL KESDM BN RI 2018 (1237) : 6 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PRIORITAS PEMANFAATAN MINYAK BUMI UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI

ABSTRAK :
  • bahwa untuk optimasi pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan ketahanan energi nasional, perlu mengatur prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007, PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 17 Th 2017.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mengutamakan pasokan Minyak Bumi yang berasal dari dalam negeri dan wajib mencari pasokan Minyak Bumi yang berasal dari Kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor Minyak Bumi.

    Dalam rangka pemenuhan Minyak Bumi yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kontraktor atau Afiliasinya wajib menawarkan Minyak Bumi bagian Kontraktor kepada PT Pertamina (Persero) dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi.

    Setelah dilakukan negosiasi antara Kontraktor atau Afiliasinya dengan PT Pertamina (Persero) dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi, PT Pertamina (Persero) dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib melaporkan hasil negosiasi kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

CATATAN :
  • 2 lampiran.
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkaN.
  • Ditetapkan di Jakarta, 5 September 2018.
  • Diundangkan di Jakarta, 6 September 2018.