Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG ENERGI PERDESAAN TA 2014 PENGGUNAAN PETUNJUK TEKNIS
2014
PERMEN ESDM NO. 03 TAHUN 2014, LL KESDM BN RI 2014 (68) : 57 HLM
PERMEN ESDM Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK :
  • bahwa rencana pembangunan energi terbarukan telah dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014; dan berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; PP No. 55 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; Perpres No. 39 Th 2013; Keppres No. 59/P Th 2011; Permen Dalam Negeri No. 20 Th 2009; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jo Permen ESDM No. 22 Th 2013; Permen Keuangan No. 180/PMK.07/2013.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

    1. arah kegiatan, sasaran dan perencanaan;
    2. koordinasi penyelenggaraan;
    3. tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
    4. pemantauan dan evaluasi,
    5. pelaporan; dan
    6. penilaian kinerja.

    DAK Bidang Energi Perdesaan diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang meliputi:

    1. pembangunan PLTMH;
    2. rehabilitasi PLTMH dan/atau PLTS Terpusat yang rusak;
    3. perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH dan/atau PLTS terpusat;
    4. pembangunan PLTS Terpusat dan/atau PLTSTersebar;
    5. pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga.

    Sasaran penerima/pemanfaat DAK Bidang Energi Perdesaan untuk kegiatan yang menghasilkan energi listrik diperuntukkan pada desa yang belum terjangkau listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya.

    Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DAK Bidang Energi Perdesaan, Kementerian ESDM melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melakukan sosialisasi petunjuk teknis dan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Energi Perdesaan.

    Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Energi Perdesaan yang dipantau dan dievaluasi meliputi:

    1. kesesuaian antara rencana kegiatan dengan arah kegiatan DAK Bidang Energi Perdesaan; dan
    2. kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana kegiatan.

    Dalam hal terjadi bencana alam, Daerah dapat mengubah penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan untuk kegiatan di luar yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis ini, setelah mendapat persetujuan Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perubahan penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan tersebut dapat dilakukan sepanjang dalam bidang yang sama dan tidak mengubah besaran alokasi DAK pada bidang tersebut.

CATATAN :
  1. 3 lampiran
  2. Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  3. Ditetapkan di Jakarta, 17 Januari 2013.
  4. Diundangkan di Jakarta, 17 Januari 2013