Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
KESDM - SETJEN - KODE ETIK - PELANGGARAN - SAKNSI MORAL - PENJATUHAN - MAJELIS KODE ETIK - PEMBENTUKAN - PENETAPAN - WEWENANG - PENDELEGASIAN
2010
KEPSEKJEN KESDM NO. No. 2549 K/SJ/2010, LL KESDM 2010 : 2 HLM HLM
Keputusan Sekretaris Jenderal Tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Pembentukan Majelis Kode Etik Dan Penjatuhan Sanksi Moral Pelanggaran Kode Etik Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

ABSTRAK :
  • Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Pejabat yang diberi wewenang/kuasa untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik dan menjatuhkan sanksi moral pelanggaran Kode Etik dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 8 THN 1974 Jo. UU No. 43 THN 1999; PP No 9 THN 2003; PP No. 42 THN 2004; PP No. 53 THN 2010; KEPPRES No. 84/P THN 2009; KEPPRES No. 68/M THN 2010; KEPMEN ESDM No. 0030 THN 2005


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Memberikan wewenang/kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik dan menetapkan penjatuhan sanksi moral pelanggaran Kode Etik bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional  tertentu jenjang Muda ke bawah dan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah, di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

CATATAN :
  • Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulia berlaku pada tanggal ditetapkan
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2010