Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
KESDM PNS TUNJANGAN KINERJA PEMBERIAN
2014
PERMEN ESDM NO. 04 TAHUN 2014, LL BN RI 2014 (124) : 16 HLM
PERMEN ESDM Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

ABSTRAK :
  • bahwa dalam rangka penegakan disiplin, mendorong profesionalitas, dan meningkatkan kinerja pegawai serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU  No. 8 Th 1974 jo UU  No. 43 Th 1999; PP  No. 4 Th 1966; PP  No. 24 Th 1976; PP  No. 67 Th 2002 jo PP  No. 49 Th 2012; PP  No. 53 Th 2010; Keppres No. 68 Th 1995; Perpres No. 26 Th 2008; Perpres No. 81 Th 2010; Perpres No. 78 Th 2013; Keppres  Selaku Ketua  Dewan  Energi  Nasional  No. 11 Tahun  2009; Kepres No. 59/P Th 2011; Permen ESDM No. 0003 Th 2005; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jo Permen ESDM No. 22 Th 2013; Permen ESDM No. 25 Th 2012; Permen ESDM No. 8 Th 2013; Permen ESDM No. 10 Th 2013; Permen ESDM No. 23 Th 2013; Permen ESDM No. 24 Th 2013; Permen ESDM No. 33 Th 2013.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan KESDM dan Setjen DEN, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. Besaran Tunjangan Kinerja kepada Pegawai diberikan penuh berdasarkan kelas jabatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan yang telah ditetapkan. Bagi pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. Apabila tunjangan profesi yang diterima lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjang profesi pada jenjangnya.

    Pegawai wajib masuk bekerja dan mentaati ketentuan Jam Kerja serta mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian daftar hadir dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk bekerja dan pada saat pulang kerja. Pegawai dinyatakan melanggar Jam Kerja tanpa alasan yang sah apabila

    1.  tidak masuk bekerja; 
    2. tidak berada di tempat tugas; 
    3. terlambat masuk bekerja;
    4. pulang sebelum waktunya; dan/atau
    5. tidak mengisi daftar hadir.

     

    Pegawai wajib membuat surat keterangan disertai alasan yang sah dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal terjadinya pelanggaran Jam Kerja. Apabila terlambat menyampaikan surat keterangan, maka pelanggaran Jam Kerja akan diperhitungkan untuk pemotongan Tunjangan Kinerja dan proses penegakan disiplin. Pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai, tidak mencapai sasaran kerja pegawai, dan melaksanakan cuti kecuali cuti tahunan akan dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk anak yang keempat dan seterusnya sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, diberikan cuti di luar tanggungan negara dan selama menjalani cuti di luar tanggungan negara tidak diberikan Tunjangan Kinerja. Pegawai tanpa alasan yang sah terlambat masuk bekerja dan pulang sebelum waktunya, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

    Pulang Sebelum Waktu (PSW)

    Lama Keterlambatan/Lama Meninggalkan Tempat Pekerjaan Sebelum Waktunya

    Persentase Pemotongan

    TL 1 /PSW 1

    1 menit s.d. 30 menit

    0,1 %

    TL 2 /PSW 2

    31 menit s.d. 60 menit

    0,2 %

    TL 3 /PSW 3

    61 menit s.d. 90 menit

    0,5 %

    TL 4 /PSW 4

    91 menit s.d. 120 menit

    0,8 %

    TL 5 /PSW 5

    121 menit s.d. 180 menit

    1 %

    TL 6 /PSW 6

    Lebih dari 180 menit

    1,25 %

    Pemotongan Tunjangan Kinerja diberlakukan juga kepada Pegawai yang:

    1. cuti karena alasan penting;
    2. cuti sakit dengan atau tanpa rawat inap;
    3. dijatuhi hukuman disiplin; atau
    4. pembebasan sementara karena tidak mengumpulkan angka kredit;
    5. melakukan perpanjangan tugas belajar

     

CATATAN :
  1. 1 lampiran.
  2. Permen ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.
  3. Ditetapkan di Jakarta, 28 Januari 2014.
  4. Diundangkan di Jakarta, 4 Februari 2014.